Jayapura, nirmeke.com – Sinode Keuskupan Jayapura 2026 bukan sekadar forum internal Gereja Katolik. Di balik pintu Sinode yang berlangsung sejak 2–8 Februari 2026, para imam, biarawan-biarawati, dan perwakilan umat awam membahas secara serius berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Papua, mulai dari hak asasi manusia (HAM), kemanusiaan, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua, Roberthus Yewen, menyatakan Sinode menjadi momentum penting untuk memastikan Gereja benar-benar hadir di tengah penderitaan umat, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran pelayanan.
“Gereja tidak boleh hanya bicara di altar. Pelayanan harus nyata dirasakan oleh umat miskin dan terlantar, anak yatim piatu, kelompok disabilitas, serta masyarakat di wilayah pelosok dan terpencil,” kata Roberthus di Jayapura, Selasa (3/2/2026).
Ia menegaskan bahwa isu HAM, kemanusiaan, dan perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi Gereja Katolik di Tanah Papua. Karena itu, Pemuda Katolik mendukung penuh sikap hierarki Keuskupan Jayapura yang mengedepankan dialog sebagai jalan utama penyelesaian konflik.
“Dialog adalah kunci untuk memetakan akar persoalan dan menemukan solusi yang adil, agar masyarakat Papua dapat hidup aman dan damai di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Pastor Stasi Gereja Hati Kudus Yesus Koya Barat, RD Yohanes Jonga, Pr, menegaskan Sinode Keuskupan Jayapura bukan agenda seremonial, melainkan ruang refleksi kritis atas realitas hidup umat di akar rumput. Ia menyoroti kondisi masyarakat Papua yang semakin terdesak, meskipun hidup dekat dengan alam dan hutan.
“Sinode ini adalah kesempatan emas untuk melihat kondisi umat secara jujur. Mereka dekat dengan alam, tetapi kini semakin sulit bertahan hidup di atas tanah sendiri,” kata Pastor John Jonga.
Menurutnya, Sinode harus menjadi ruang aman bagi masyarakat Papua untuk menyuarakan hak-hak dasar, terutama terkait tanah, hutan, air, dan lingkungan hidup yang menjadi penopang kehidupan generasi mendatang.
“Jika Gereja mampu memfasilitasi suara umat soal ruang hidup, maka masyarakat Papua tidak akan lagi merasa terasing di tanahnya sendiri. Gereja harus hadir sebagai pendamping nyata,” tegasnya.
Sinode Keuskupan Jayapura 2026 menargetkan pembaruan visi dan misi Gereja dengan arah Gereja misioner yang mandiri, partisipatif, solider, dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sinode juga diarahkan untuk memperkuat peran Gereja dalam advokasi HAM, perlindungan lingkungan, pembangunan perdamaian berbasis dialog, serta penguatan peran kaum muda dan umat awam.
Di sisi lain, Ketua Sinode Keuskupan Jayapura, Elpius Hugi, mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan Sinode. Ia menegaskan bahwa Gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan Papua yang berkeadilan dan bermartabat.
Sinode Keuskupan Jayapura 2026 diikuti sekitar 300 delegasi yang terdiri dari para imam, pimpinan kongregasi, biarawan dan biarawati, serta perwakilan umat awam dari seluruh wilayah Keuskupan Jayapura.
Pada pembukaan Sinode, Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You menegaskan bahwa Sinode digelar sebagai respons atas kompleksitas persoalan Papua, mulai dari konflik sosial, kekerasan, kemiskinan struktural, hingga kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.
“Gereja dipanggil untuk tidak tinggal diam, tetapi terlibat aktif mendampingi umat dan membela martabat manusia,” ujar Uskup Yanuarius.(*)
Sumber: kabarpapua.co
