Jayapura, nirmeke.com – Melihat kondisi rakyat sipil Orang Asli Papua (OAP) dalam tekanan moncong senjata militer Indonesia di wilayah Kwiyawagi, maka Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani Jaya Kabupaten Lanny Jaya (HIPMA) Lani Se-Jawa dan Bali menuntut kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi konflik di atas tanah Papua lebih khususnya di wilayah Kwiyawagi dan sekitarnya yang kian meningkat ekskalasi kekerasan militer Indonesia versus TPNPB-OPM dan berdampak korban langsung rakyat sipil Kwiyawagi, Lanny Jaya Papua Pegunungan.
Hal tersebut ditegaskan BPH Pusat Himpunan Mahasiswa Lanny Se Jawa dan Bali Victor Wanimbo dalam pers release yang di terima nirmeke.com, Kamis (27/4/2023).
Kekerasan militer Indonesia di Kwiyawagi sangat brutal tidak hanya mencari pilot yang disandera TPNPB namun, Militer Indonesia juga mengintimidasi, menangkap, memukul, menyiksa, memenjarakan serta membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
“Militer Indonesia mencurigai rakyat sipil bagian dari TPNPB sehingga militer Indonesia bertindak sewenang-wenang dan brutal. Militer Indonesia juga membakar rumah-rumah warga, menyita harta benda masyarakat sipil, Uang persembahan dan perpuluhan Gereja, Uang masyarakat, ternak babi 2 ekor, Sembako Gula Pasir, kopi milik masyarakat sipil Kwiyawagi,” ujar Victor.
Sementara itu, Korlap Misky Weya, menambahkan melihat kondisi rakyat sipil orang asli Papua (OAP) dalam tekanan moncong senjata militer Indonesia di wilayah Kwiyawagi maka, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani Jaya Kabupaten Lanny Jaya (HIPMALani) Se-Jawa dan Bali menuntut kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi konflik di atas tanah Papua.
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera memberikan perhatian penuh terhadap penahanan dan pembunuhan yang dilakukan aparat militer TNI – Polri terhadap warga sipil di kabupaten Lanny Jaya distrik Kwiyawage, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.”
Mahasiswa juga mendesak Menkopolhukam Prof Mahfud MD untuk segera mengevakuasi dan menindak tegas pelaku pembunuhan dan penangkapan warga sipil dari aparat militer TNI – Polri di kabupaten Lanny Jaya distrik Kwiyawage, Wano Barat serta Goa Balim dan sekitarnya.
“Kami juga mendesak DPR RI komisi III agar segera mengevaluasi terhadap pengiriman militer Indonesia di tanah Papua,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemkab Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak Papua segera membentuk tim investigasi Pansus pembunuhan warga sipil di daerah Kwiyawage dan sekitarnya. Serta mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera menindak dan menangani pemenuhan dan penahanan warga sipil yang dilakukan aparat militer Indonesia di Daerah Konflik khususnya Lanny Jaya.
“Mahasiswa juga mendesak Pemerintah daerah kabupaten Lanny Jaya, Nduga dan Puncak Papua segera melakukan upaya-upaya evakuasi dan memfasilitasi warga sipil di Distrik Kwiyawage, Wano Barat dan Goa Balim dari operasi militer Indonesia,” terangnya.
Mahasiswa juga mendesak persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) agar segera melihat dan membuka suara agar persoalan di Distrik Kwiyawage, Wano Barat dan Goa Balim serta meminta Komnas HAM segera turun ke lapangan guna melakukan investigasi pembunuhan dan penahanan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap warga sipil di Distrik Kwiyawage, Wano Barat, Goa Balim dan sekitarnya.
“Kami juga mendesak Pemerintah RI segera membuka akses Jurnalis lokal, nasional dan internasional untuk masuk ke Papua,” tegasnya. (*)
Redaksi
