Wamena, nirmeke.com – Polemik lokasi penempatan Kantor Gubernur di Wilayah Welesi dan Wouma masih terus berlangsung.
Pertemuan yang sesuai rencana diadakan pada kemarin Rabu, 17 Mei 2023, bertempat di Kantor Gubernur sementara Gubenur Papua Pegunungan, akhirnya tidak jadi terlaksana karena pihak yang selama mendorong atau menamakan diri mereka Tim Peduli Pembangunan wilayah Welesi dan Wouma yang dikoordinir oleh beberapa oknum yang mengklaim diri kepala suku tidak hadir.
Sejak pagi di wilayah Wouma hingga Welesi masyarakat yang kontra dan menolak sudah berkumpul melakukan orasi-orasi menolak pencaplokan tanah adat mereka.
“Batalkan penandatangan berita acara sepihak yang sepihak, ilegal dan tidak demokratis terhadap tanah milik masyarakat adat. Hentikan Pencaplokan tanah milik hak ulayat masyarakat adat. Pemerintah dan Elit lokal jangan bunuh kami,” tulis Masyarakat Adat Lintas Aliansi.
Senada, Bonny Lanny seorang tokoh pemuda asal Welesi, mengatakan lebih mulia hidup sederhana tapi memiliki tanah daripada hidup dengan uang tapi tinggal di kos-kosan.
“Pertemuan yang rencananya akan dilakukan pada hari itu dibatalkan karena pihak yang menerima atau mendorong penempatan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan tidak hadir tanpa alasan,” ujarnya.
Pertemuan dijadwalkan kembali akan dilakukan pada Senin, 22 Mei 2023 dengan tujuan memfasilitasi pihak pro dan kontra di kantor sementara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena.(*)
