Wamena, nirmeke.com – Hari ini 16 Mei 2023 pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIT PJ Gubernur Papua Pegunungan dengan rombongan tiba-tiba melakukan kegiatan di lokasi rencana penempatan Kantor Gubernur di sekitar antara perbatasan Wouma dan Welesi. Padahal status lahan tersebut masih bermasalah.
Menyikapi itu, Tim Peduli Save Tanah Adat Welesi, Wouma, Assolokobal saat ini sedang lakukan aksi demo damai di kantor Gubernur sementara di kantor dinas pendidikan Wamena.
Bagi masyarakat Wouma, Welesi dan assolokobal yang tidak mau kehilangan tanah adatnya cuma-cuma, yang masih punya hati untuk anak cucu boleh bergabung untuk sampaikan sikap bersama Tim.
Masyarakat mau ada penghargaan dan penghormatan terhadap masyarakat adat tiga aliansi. Hentikan sabotase tanah komunal sepihak dan ilegal.
Pada orasi di kantor Gubernur sementara itu berlangsung Bonny Lani selaku Ketua Forum Peduli Tanah Adat menyampaikan bahwa sudah 7 kali kami masukan surat/audiensi kepada PJ Gubernur PPP namun tidak ada balasan hingga kejadian tadi secara sepihak.
“Jadi kami mau harus ada pihak menengah yang menangani persoalan tersebut karena masalah tanah tersebut ada Pro dan kontra,” kata Bonny.
Dirinya menyampaikan bahwa atas nama Forum Peduli Tanah Adat, Aso-Lokobal, Welesi dan Wouma bahwa tolak pembangunan kantor Gubernur di wilayah sentral ekonomi masyarakat di Tiga Aliansi Suku.
“Pemerintah mustinya harus pintar bukan bodoh, Pemerintah sebenarnya sudah tahu masalah status tanah tersebut dan itu wilayah sentral ekonomi masyarakat ada suku-suku kerabat lainya seperti suku Yali, Lani dan Nduga itu tempat dimana masyarakat tersebut hidup,” tutur Bonny.
Pemerintah mustinya sadar kalau di Papua Pegunungan ini masih banyak sekali lahan yang kosong dan tidak bermasalah kenapa harus cari lahan yang bermasalah?
“Kami Forum Peduli Tanah Adat aliansi suku Wouma, Welesi dan Aso-lokobal menolak dan mengutuk dengan keras segera PJ Gubernur dan bawahannya mencari lokasi baru jangan di Welesi, Wouma dan Aso-Lokobal,” tegasnya.
Markus Lani selaku kepala suku Welesi juga menyampaikan bahwa Tanah di Welesi dan sekitarnya merupakan Tanah bertuan oleh sebab itu harus melibatkan seluruh masyarakat Welesi untuk menyikapi persoalan pembangunan kantor Gubernur tersebut.
Dirinya menyampaikan bahwa Kenapa Pemerintah memaksa masyarakat untuk tetap membangun kantor tersebut padahal sudah tahu status tanah tersebut sengketa dan masih ada Pro dan kontra antara suku dan suku serta masyarakat yang ada dalam suku Tersebut.
Dr. Wasuok Siep Selaku Asisten I Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa dirinya akan mediasi antara pro dan kontra lalu menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dekat ini.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak masuk sembarang ke lokasi tersebut tetapi ada sejumlah segelintir orang yang datang membawa surat untuk mengukur lahan tersebut.
“Sehingga tadi pada hari ini kami telah melakukannya,” kata Siep.
Lokasi Wouma, Welesi dan Aso-lokobal adalah tanah bertuan dan itu wilayah sentral ekonomi masnyarakat adat Wamena dan beberapa kabupaten pemekaran di wilayah Lapago. (*)
