Oleh: Benny Mawel
Wakil Ketua II MRP Papua Pegunungan
Menjelang pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten pada Oktober 2024, saya pernah menulis tentang kebutuhan Papua Pegunungan terhadap pemimpin ideal. Tulisan itu saya beri judul “Provinsi Papua Pegunungan Mencari Pemimpin.”
Kini, para pemimpin daerah telah terpilih dan dilantik pada awal 2025. Tahun pertama kepemimpinan telah berlalu dan memasuki tahun kedua. Waktu satu tahun sebenarnya cukup untuk melihat ke arah mana pondasi pemerintahan dan pembangunan mulai diletakkan.
Namun, dari berbagai pemberitaan media dan diskusi dengan masyarakat, muncul kesan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Saya pernah menggambarkan sedikitnya lima tipe pemimpin yang ideal bagi Papua Pegunungan dan delapan kabupatennya.
Pertama, pemimpin yang memahami makna “pemimpin adalah pagar kehidupan”.
Dalam pemahaman masyarakat Papua Pegunungan, pemimpin seharusnya menjadi pagar yang melindungi manusia, harta benda, tanah, budaya dan kehidupan masyarakat agar tetap aman, sehat, subur dan bahagia.
Pertanyaannya, apakah masyarakat Papua Pegunungan dan delapan kabupaten saat ini sudah merasa aman, sehat, subur dan bahagia?
Kedua, pemimpin harus mampu memproduksi payung hukum yang berpihak kepada rakyat.
Regulasi merupakan salah satu bentuk nyata kepemimpinan sebagai pagar kehidupan. Pemerintah daerah harus mampu melahirkan regulasi yang menjamin kehidupan masyarakat, memperkuat perlindungan terhadap orang asli Papua, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
Apakah Papua Pegunungan dan delapan kabupatennya sudah menghasilkan regulasi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat? Apakah lembaga representasi orang asli Papua telah dilibatkan secara bermakna dalam proses tersebut?
Ketiga, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu bekerja sama.
Kepemimpinan tidak dapat berjalan sendiri. Kepala daerah dan wakilnya harus membangun kerja sama untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan menjadi program yang menjawab kebutuhan rakyat.
Pertanyaannya, apakah kerja sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten sudah berjalan secara efektif? Apakah kerja sama tersebut telah menghasilkan kebijakan yang menjawab harapan masyarakat?
Keempat, pemimpin harus mampu merangkul semua suku dan kelompok menjadi satu keluarga Papua Pegunungan.
Papua Pegunungan tidak boleh dibangun berdasarkan sekat-sekat suku, agama maupun kepentingan politik. Jayawijaya, Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Tolikara harus dipandang sebagai satu keluarga dalam satu rumah besar Papua Pegunungan.
Pemimpin harus menjadi perekat, bukan memperlebar perbedaan.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendorong masyarakat keluar dari konflik sosial, perang antarkelompok, serta persoalan peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dapat menjadi pemicu kekerasan.
Kelima, pemimpin harus membangkitkan rakyat menjadi subjek pembangunan.
Rakyat tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai objek pembangunan, penonton, atau masyarakat yang harus datang meminta bantuan di kantor pemerintah.
Rakyat harus diberi ruang untuk menjadi pelaku pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur, serta partisipasi yang nyata dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga representasi masyarakat.
Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan
Saya mempublikasikan tulisan tentang pemimpin ideal tersebut pada 5 Oktober 2024. Kini para pemimpin daerah telah menjalani tahun pertama kepemimpinannya.
Tahun pertama merupakan waktu yang cukup untuk memperlihatkan pondasi kepemimpinan. Dari pondasi itulah kita dapat memperkirakan apakah bangunan pemerintahan lima tahun ke depan akan berdiri kokoh, miring atau bahkan rapuh.
Penilaian ini bukan penilaian kelembagaan. Tugas kelembagaan yang berkaitan dengan posisi saya belum dapat berjalan sepenuhnya. Karena itu, penilaian ini saya sampaikan berdasarkan pemberitaan media, diskusi dan keluhan yang saya dengar dari masyarakat.
Pertama, masyarakat tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan pemimpin yang mampu meletakkan pondasi pembangunan yang kuat, menghasilkan regulasi pro-rakyat, serta membangun kerja sama yang baik antar-lembaga.
Namun ada pertanyaan lain: apakah persoalannya terletak pada kepala daerah, atau justru pada para pembantu dan pimpinan OPD yang tidak mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kerja nyata?
Kedua, terdapat kesan bahwa kepentingan politik dan tim sukses masih terlalu kuat memengaruhi kebijakan.
Jika pemimpin lebih banyak mendengar kelompok pendukung daripada keluhan masyarakat, maka pemerintahan akan sulit menjadi milik semua rakyat.
Kita tidak boleh terus menciptakan musuh politik melalui penempatan pejabat dan pengelolaan pembangunan. Lawan politik dalam pemilihan harus dirangkul kembali setelah kontestasi selesai. Pemimpin yang menang dalam pemilu harus menjadi pemimpin bagi semua.
Ketiga, pola kerja pilih kasih harus dihentikan.
Politik balas dendam hanya akan memelihara perpecahan. Jika pola seperti ini terus dipertahankan, maka kita sedang membangun pondasi konflik politik untuk lima, sepuluh bahkan dua puluh tahun ke depan.
Papua Pegunungan tidak membutuhkan politik balas dendam. Papua Pegunungan membutuhkan politik persatuan dan pembangunan.
Keempat, jika pola kepemimpinan seperti ini terus berlangsung, mimpi bersama untuk meletakkan pondasi pembangunan yang kuat akan semakin jauh.
Kita membutuhkan pemimpin visioner yang mampu meruntuhkan tembok-tembok perbedaan dan perpecahan. Pemimpin harus berani membangun jembatan di antara kelompok masyarakat, bukan memperkuat tembok politik.
Belum Terlambat
Meski demikian, saya percaya para pemimpin Papua Pegunungan belum terlambat memperbaiki keadaan.
Masih ada waktu untuk melakukan evaluasi, mendengar kembali suara rakyat dan memperbaiki arah kepemimpinan pada tahun-tahun yang tersisa.
Pemimpin harus kembali menjadi pagar kehidupan.
Pastikan regulasi benar-benar berpihak kepada rakyat. Bangun persatuan. Perkuat kerja sama antar-lembaga. Rangkul semua kelompok. Dan bangkitkan rakyat agar menjadi subjek pembangunan.
Papua Pegunungan tidak kekurangan sumber daya manusia. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan itu menjadi energi pembangunan.
Karena itu, pertanyaan terbesar hari ini bukan sekadar siapa yang menjadi pemimpin.
Pertanyaannya adalah: pemimpin seperti apa yang sedang kita bangun untuk masa depan Papua Pegunungan?
Jika pondasi kepemimpinan hari ini salah, bangunan pembangunan lima tahun ke depan akan ikut bermasalah.
Tetapi jika kita berani memperbaiki pondasi sejak sekarang, Papua Pegunungan masih memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih aman, bersatu, adil dan sejahtera.(*)
Huwulrama, 28 Maret 2026
Dipublikasikan 30 Juli 2026
