Jakarta, nirmeke.com — Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), mencuri perhatian dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam interupsinya, senator muda yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) itu menegaskan bahwa masyarakat adat Papua menolak keras rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas TNI di Tanah Papua.
“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua menolak wacana kebun sawit di Papua. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Bahlil, setop rencana itu, karena orang Papua tidak suka,” ujar Paul Finsen Mayor di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.
Selain menolak ekspansi sawit, Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay tersebut juga mempertanyakan kebijakan penempatan batalion pertanian atau perkebunan di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kenapa didatangkan batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegasnya.
PFM menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat Papua yang hingga kini masih belum terpenuhi secara memadai. Ia menegaskan, kedua sektor tersebut merupakan mandat utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Itu penting, karena dalam Otsus yang dibahas sejak awal, masalah utama Papua adalah pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh masukan yang disampaikan. Ia juga menyebut DPD RI tengah berupaya menjadwalkan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi daerah.
“Kami sedang mencari jadwal untuk bertemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi guna menyampaikan hal-hal tersebut,” kata Sultan.
Interupsi Paul Finsen Mayor tersebut kembali menegaskan kuatnya suara penolakan masyarakat adat Papua terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar dan keberlanjutan hidup orang Papua.(*)
Pewarta: Grace Amelia
