Jayapura, nirmeke.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga (IPM-WEWANAP) Se Jayapura bersama Koordinator Lintas Tiga Aliansi Welesi, Assolokobal dan Woma dengan tegas menolak penyerahan lahan pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Welesi.
Yasman Yaleget, mahasiswa dari IPM-WEWANAP menegaskan bahwa mahasiswa dari Lintas Tiga Aliansi kota studi Jayapura tegas pada eksistensi dan konsistensi mahasiswa bahwa mahasiswa tetap menolak penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Welesi.
“Karena lokasi tanah yang hari ini di persoalkan adalah tanah sengketa sehingga seketika pemerintah masuk juga akan terjadi konflik horizontal antara pro dan kontra sehingga harus di selesaikan kedua belah pihak antara pro dan kontra,” kata Yasman dalam jumpa persnya, Selasa (16/5/2023).
Mahasiswa berharap persoalan ini dapat di mediasi oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Dalam mediasi nanti pemerintah diharapkan menghadirkan semua pihak terutama yang melakukan penyerahan lahan sebelumnya sehingga bisa lihat jenis tanah yang diberikan ini dari hak wilayat, hak pakai, hak kuasa atau lainnya sehingga ada satu legalitas dalam penyerahan lokasi ini agar di kemudian hari tidak ada persoalan,” harap mahasiswa.
Sementara itu, Yosias Asso senior IPM-WEWANAP menegaskan sejauh ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak mau mendengar kan apa yang menjadi alasan pihak kontra yang menolak penyerahan lahan.
“Selama Masih ada Pro dan Kontra antar masyarakat ini maka proses pembangunan ini tidak akan jalan dan akan menimbulkan konflik horizontal yang dampaknya sangat besar di kemudian hari nanti,” tegasnya.
Koordinator dari ke Tiga Aliansi Welesi, Assolokobal dan Woma dan juga IPM-WEWANAP dengan tegas menyatakan bahwa menolak pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua pegunungan di wilayah Wewanap tepatnya di distrik Welesi.
“Kepada para intelektual stop mengatasnamakan masyarakat wilayah Welesi dengan iming-iming mendapatkan jabatan atau kapasitas yang di janjikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” tegasnya.
Masyarakat Adat Tiga Aliansi bersama mahasiswa meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam hal ini PJ Gubernur, Sekda dan seluruh jajarannya agar membuka ruangan seluas-luasnya kepada pihak pro dan kontra agar semua bisa di bicarakan secara terbuka di lapangan. (*)
