Jayapura, nirmeke.com – Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam pelaksanaan pemilu harusnya tidak diinvestasi oleh pejabat politik dalam seleksi anggota KPU di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan.
Hal tersebut ditegaskan Benyamin Logo, tokoh Pemuda di Wamena kepada wartawan, Jumat, (24/3/2023).
Ia menilai pemilihan calon anggota komisioner KPU di Provinsi Papua Pegunungan terlihat dipolitisir oleh pejabat elit Papua.
“Kita lihat saja seleksi KPU di tiga DOB telah dipolitisasi oleh elit lokal, bagaimana tidak nama-nama yang lolos, Pemerintah Pusat berfikir itu murni dari masyarakat namun nyatanya ada permainan mengatasnamakan masyarakat Papua,” katanya.
Sehingga proses seperti ini hanya akan menambah masalah di tengah masyarakat ketika pesta demokrasi itu berlangsung. Pemerintah Pusat berfikir DOB akan menyelesaikan masalah tapi nyatanya hanya akan menambah masalah.
“Terlibat dengan cara-cara kotor yang ditunjukkan oleh elit lokal Papua tehadap lembaga penyelenggara pemilu tahun 2024 mendatang ini,” bebernya.
Sehingga ia berharap Timsel KPU di tiga DOB harus berkerja jujur, terbuka dan demokratis agar proses penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana baik dan aman.
Ditempat terpisah Maichel Awom juga berharap tiga DOB dalam tahapan seleksi harus jalan bersih karena ini Provinsi baru, agar bisa melahirkan pemimpin yang baru dan bersih.
“Provinsi yang baru ini jangan dikotori oleh elit lokal Papua dengan cara-cara kotor yang selama ini mereka terapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dampak hari ini, kedepannya akan merusak pesta demokrasi di Daerah Otonomi Baru,” tegas Awom.
Awom juga melihat dalam tahapan seleksi KPU di tiga DOB terlihat ada kejanggalan dalam proses kerja Timsel, orang lama yang masih ikut seleksi dan diloloskan pula, harusnya mengutamakan mereka yang baru mendaftar.
Maikel Awom aktivis Papua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta secara selektif melihat calon anggota KPU Papua Pegunungan yang masuk 10 besar, karena ada dua calon sebelumnya bermasalah di DKPP sebelumnya.
Awom mengatakan sebagai Provinsi baru harusnya ada contoh calon penyelengara pemilihan umum yang bersih, agar bisa menghasilkan pemimpin yang bersih juga kedepanya, maka ia meminta agar KPU RI bisa melihat hal ini secara serius.
“KPU RI pertimbangkan kembali untuk dua oknum calon anggota KPU yang lolos 10 besar karena mereka ini sebelumnya bermasalah,” kata Awom di dampingi mahasiswa dan pemuda dari Provinsi Papua Pegunungan.(*)
