Wamena, nirmeke.com – Mahasiswa Jayawijaya di kota Studi Jayapura telah menyerahkan beberapa aspirasi mahasiswa kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Penggunungan Nikolaus Kondomo, pada Rabu, (18/05/2023), lalu.
Hengky Hilapok, mewakili mahasiswa Jayawijaya kota sudi Jayapura menegaskan tujuan DOB hadir di Papua merupakan salah satu bagian untuk mensejahterakan orang asli Papua dari segala aspek di Papua.
DOB hadir di Papua tidak terlepas dari Otonomi Khusus jilid II, sehingga pemerintah pusat sampai daerah harus tunduk pada UU Otsus, dimana keberpihakan harus di utamakan untuk orang asli Papua.
“Kami ini masih dalam daerah otonomi dan kami mahasiswa berharap, pemerintah jangan berwatak nepotisme dan sikap apatis di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan. Sikap pemerintah begini sama sengaja ingin menciptakan konflik di kalangan masyarakat Papua Pegunungan,” katanya.
Mahasiswa Jayawijaya menilai awal prekrutan honorer DOB Provinsi Papua Pegunungan kebanyakan non OAP dan OAP hanya sedikit. Demikian juga terjadi hal yang sama dalam perekrutan IPDN untuk kuota Papua Pegunungan semua non OAP (Pendatang).
“Sehingga kami mahasiswa Jayawijaya sebagai barometer 8 kabupaten/kota minta honorer dan IPDN diprioritaskan anak pribumi asli perwakilan 8 kabupaten kota, sebab kami orang Papua khusus Papua Pegunungan tidak akan cari pekerjaan dan dapat pekerjaan di daerah orang lain,” tegasnya.
Mahasiswa juga menilai prekrutan Honorer dan IPDN penuh diskriminasi rasial yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini Sekda dan Kepala BKD provinsi Papua Pegunungan hingga mahasiswa minta Wamendagri dan PJ Gubernur segera copot mereka.
“Karena kedua oknum ini terbukti kinerja otak nepotisme dan mereka menunjukan sikap apatis di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Pegunungan, tahapan prekrutan awal saja terjadi diskriminasi rasial begini, apalagi perekrutan besar-besaran yang akan di lakukan bulan Juni besok,” tegas Mahasiswa.
Mahasiswa juga meminta Pj Gubernur Papua Pegunungan agar segera batalkan honorer dan IPDN yang merebut hak atas pekerjaan birokrasi dan hak pendidikan orang asli Papua Pegunungan.
“Kami sudah siap disisi SDM untuk bersaing dengan orang lain, kami tidak membutuhkan pembinaan oleh orang lain karena kami sudah punya gelar S1,S2, doktor untuk apa? kami sudah siap bersaing di segala aspek,” tegas Mahasiswa.
Albert Kalolik ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) kota studi Jayapura, juga menegaskan agar perekrutan CPNS yang akan di buka bulan Juni 2023 besok harus prioritaskan orang asli Papua Pegunungan sesuai kebutuhan kuota provinsi Papua Pegunungan.
“Non OAP bisa libatkan dalam provinsi Papua Pegunungan kecuali masih dibutuhkan. Kalau kuota CPNS melebihi SDM OAP atau pas-pasan, maka tidak perlu terima non OAP, Mereka bukan keluar dari lubang batu atau turun dari langit, mereka tentu punya asal daerah mereka jadi silahkan tes di daerah mereka,” tegasnya.
HMPJ juga menegaskan agar pemerintah Provinsi Papua Pegungan jangan buka peluang DOB untuk orang luar. Berikan hak sepenuhnya kepada 8 kabupaten/kota untuk mengisi di Provinsi Papua Pegunungan di segala aspek.
“Kami Mahasiswa Jayawijaya berharap pemerintah Pusat dan daerah harus tunduk pada UU Otsus yang masih berlaku, percuma kasih Otsus dan DOB kalau yang isi jabatan dan kerja di lingkungan pemerintahan orang non Papua (Pendatang),” tegas Mahasiswa. (*)
