Oleh; Benyamin Lagowan
Saat menulis ini, ada suasana mendesak dan terkejar oleh aktivitas beberapa pihak tiga hari belakangan. Utamanya mengenai kunjungan private otoritas keamanan negara.
Dalam hal ini Dandim 1702 Wamena dan Kapolres Jayawijaya ke lokasi yang ‘diwacanakan’ diserahkan sepihak untuk dijadikan sebagai lokasi penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Welesi (Uelesi sebenarnya), Wouma dan Assolokobal beberapa waktu lalu.
Dan juga yang terjadi hari ini, Selasa, 04 April dimana ada kunjungan tim kementerian PUPR untuk melakukan pengukuran dan pengambilan gambar lokasi penempatan Kantor Gubernur dan perkantoran lainnya di wilayah sebagaimana dimaksud di atas. Seolah apa yang dikatakan oleh beberapa pihak betul. Bahwa diamnya pemerintah karena sedang menunggu pencairan anggaran.
Bahwa setelah kegiatan tersebut dan cairnya anggaran tentu diprediksi selanjutnya akan dilakukan peletakan batu pertama (secara paksa) oleh rezim Jokowi di lokasi di atas. Padahal kenyataannya, hingga saat ini belum ada kejelasan dan sosialisasi dari Pemprov Papua Pegunungan terhadap semua elemen masyarakat adat tiga aliansi dan lainnya.
Bahwa kenyataannya mengenai pemilihan, penyerahan dan keputusan lokasi penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan belum disepakati antar semua elemen anggota kelompok masyarakat tiga aliansi, baik yang ada di Wamena maupun di luar Wamena. Antar yang tua dan muda. Antar yang kepu/bodoh dan pintar. Antar seluruh pemangku adat dan intelektual, antar otorita denominasi gereja dan serluruh umat. Antar wanita dan pria. Antar suku kerabat, petani penggarap dan tuan tanah dst dll.
Yang mana mereka ini semua dihadirkan dan didengar pandangan mereka karena merekalah yang paling tidak akan terancam kena dampak atas ambisi penempatan lokasi Kantor pemerintah itu. Bukan sekelompok kecil elit yang sudah tidak pernah lagi berkebun, mengolah tanah dan hidup dengan berganntung dari hasil olah tanah itu.
Dengan demikian, masih terjadi pro dan kontra karena ada perbedaan pandangan tertentu di internal masyarakat tiga aliansi dan sekitarnya. Sehingga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, mustinya perlu harus kembali mengadakan audiensi ulang mengenai status wilayah itu agar diputuskan secara komprehensif, transparan dan demokratis dalam musyawarah.
Oleh karena itu, untuk mencapai dan meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membuka diri agar berkenan duduk kembali berdialog terbuka dengan seluruh elemen masyarakat ketiga aliansi, maupun lainnya, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat suku-suku kerabat di Lapago yang lahir besar dan merupakan saudara kandung kami, yaitu kawan-kawan masyarakat adat suku Yali, Lanny, Nduga, Walak, Mee, Non Papua, orang barat (Eropa) dan Asia lainnya yang kini berada di Balim Wamena Jayawijaya.
Dengan kesadaran kritis bahwa apapun yang akan terjadi di Uelesi, Wouma dan Assolokobal dan masyarakat Huwula umumnya, tentang status atas tanah adat yang akan diputuskan, dikemudian hari tentu akan menjadi patokan (rule model) atau rujukan bagi daerah lain di Lapago.
Oleh karena itu, agar ada solusi terbaik yang menguntungkan antar kami, pihak pemilik di tiga aliansi atau lebih kurang, kami memohon dukungan, simpati dan solidaritas dengan keterlibatan aktif dalam aksi-aksi yang akan kami lakukan beberapa waktu ke depan.
Dengan demikian, harapannya kita dapat menjaga dan melindungi tanah adat yang tersisa, yang adalah mama kita, harta kekayaan warisan leluhur satu-satunya ini.
Demikian noe, nagor, nare, nenggam, norewi, nogar, Telep, Yepmum, kinaonak, nyalawok.
Jayapura, 04 April 2023
Hormat Kami,
Kordinator Lintas Tiga Aliansi Distrik Wouma, Welesi dan Assolokobal di Jayapura.
