Denpasar, nirmeke.com — Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani (HIPMA-LANI) Korwil Bali bersama Front Anti Investasi dan Militerisme Bali mengecam keras operasi militer yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Mereka menilai pemerintah pusat dan daerah telah gagal melindungi warga sipil dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis Jumat (10/10/2025), kedua organisasi tersebut menyoroti serangan udara di Kampung Bunggu, Distrik Melagai Neri, pada Minggu (5/10/2025), yang memaksa warga sipil mengungsi ke hutan dan pegunungan.
“Perempuan, anak-anak, dan orang tua lari menyelamatkan diri hanya dengan pakaian di badan. Hingga kini, mereka masih bertahan di pengungsian tanpa makanan dan layanan kesehatan,” tulis pernyataan itu.
Menurut HIPMA-LANI, peristiwa tersebut bukan insiden spontan, melainkan akibat pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang sejak lama menolak militerisasi di wilayah Tiom. Warga melalui Forum Peduli Lanny Jaya dan aksi bisu “Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua” pada 20 Agustus 2025 sudah menyampaikan kekhawatiran atas kehadiran aparat non-organik, namun tidak pernah direspons serius oleh pemerintah daerah.
“Negara gagal menjamin hak hidup dan rasa aman bagi warga sipil. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya lalai, sementara negara menutup mata,” tegas mereka.
HIPMA-LANI juga menyoroti dua warga sipil yang disebut ditangkap oleh aparat militer saat penyisiran dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Situasi di Lanny Jaya dinilai mencerminkan pola kekerasan serupa yang terjadi di wilayah lain seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Maybrat, dan Pegunungan Bintang, di mana operasi militer mengakibatkan pengungsian massal dan lumpuhnya layanan dasar masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, HIPMA-LANI Korwil Bali dan Front Anti Investasi dan Militerisme Bali menyampaikan sepuluh tuntutan utama, antara lain:
- Menarik seluruh pasukan TNI/Polri organik dan non-organik dari wilayah pemukiman sipil di Lanny Jaya.
- Menghentikan operasi militer terhadap warga sipil di seluruh Tanah Papua.
- Membebaskan warga sipil yang ditangkap secara sepihak oleh aparat.
- Menyatakan pemerintah daerah dan pusat gagal melindungi warga dan bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan.
- Mengusut tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu dan kini di Tanah Papua.
- Menghentikan wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) karena memperparah penderitaan rakyat Papua.
- Membebaskan seluruh tahanan politik di Indonesia dan Papua.
- Menolak segala bentuk investasi yang merampas tanah adat dan memperkuat militerisasi.
- Mendesak pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
- Menarik seluruh kekuatan militer dari wilayah sipil di Papua.
“Tragedi Lanny Jaya adalah bukti kegagalan negara menjamin kemanusiaan di tanah Papua. Kami menyerukan solidaritas nasional untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan martabat manusia Papua,” demikian penutup pernyataan mereka.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
