Wamena, nirmeke.com – Wacana terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Pegunungan tentang pengesahan anggota DPRK jalur pengangkatan di tujuh kabupaten, selain Kabupaten Yalimo yang telah lebih dulu dilantik, memicu polemik luas di tengah publik. Isu yang berkembang menyebutkan adanya dugaan perubahan nama calon yang tidak sesuai dengan hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) kabupaten.
Perbincangan ini tidak hanya menjadi diskursus di ruang-ruang formal, tetapi juga mengemuka dalam berbagai forum masyarakat. Informasi yang beredar di kalangan calon anggota DPRK pengangkatan mengindikasikan adanya perubahan pada tingkat provinsi, yang dinilai bertentangan dengan berita acara hasil seleksi Pansel di masing-masing kabupaten.
Salah satu peserta seleksi, Agus Ade Logo, menyampaikan bahwa informasi terkait perubahan nama dalam SK pengesahan telah beredar luas di kalangan peserta. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah para calon yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.
“Jika benar ada perubahan di luar hasil Pansel, maka ini sangat merugikan kami sebagai peserta. Proses yang sudah kami lalui menjadi tidak berarti,” ujar Agus.
Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mekanisme yang telah diatur dalam kerangka hukum Otonomi Khusus Papua.
Secara normatif, proses pengangkatan anggota DPRP dan DPRK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, Pansel memiliki kewenangan penuh dalam proses penjaringan hingga penetapan calon terpilih dan calon tetap.
Sementara itu, kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, hanya memiliki kewenangan administratif berupa pengusulan, penetapan, dan pengesahan berdasarkan hasil yang telah ditetapkan oleh Pansel. Tidak terdapat ruang bagi perubahan substansi hasil seleksi di luar mekanisme yang diatur.
Menanggapi hal tersebut, Agus menegaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya menghormati hasil kerja Pansel sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Pansel itu dibentuk secara sah dan bekerja berdasarkan aturan. Jadi hasilnya harus dihormati, bukan diubah secara sepihak,” tegasnya.
Dalam konteks ini, dugaan adanya perubahan nama dalam SK pengesahan menjadi sorotan tajam. Jika benar terjadi, maka hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip hukum, tetapi juga berpotensi mencederai hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik kursi representasi melalui jalur pengangkatan.
Di sisi lain, keterlambatan proses pengesahan dan pelantikan di tujuh kabupaten turut memperkuat persepsi publik mengenai lemahnya transparansi pemerintah daerah. Padahal, regulasi mengamanatkan adanya penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak-pihak terkait, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat.
Kondisi ini juga diperparah dengan adanya indikasi penutupan akses informasi terhadap SK yang telah diterbitkan. Minimnya keterbukaan ini membuka ruang spekulasi, termasuk dugaan praktik nepotisme dalam lingkaran kekuasaan.
Agus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengesahan tersebut. Menurutnya, seluruh calon berhak mengetahui hasil resmi dan dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan keputusan.
“Kami hanya minta keterbukaan. Kalau memang ada perubahan, harus dijelaskan dasar hukumnya. Jangan sampai ini menimbulkan konflik di masyarakat,” katanya.
Sejumlah informasi yang berkembang bahkan menyebutkan adanya keberatan dari pemerintah kabupaten terkait hasil pengesahan yang tidak sesuai dengan usulan berdasarkan keputusan Pansel. Hal ini semakin memperkuat urgensi klarifikasi resmi dari pemerintah provinsi.
Jika tidak segera ditangani secara transparan dan akuntabel, situasi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial di Papua Pegunungan. Kekecewaan publik, khususnya para calon dan kelompok masyarakat adat, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila hak-hak representasi mereka dianggap diabaikan.
Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan adanya problem serius dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus yang seharusnya menjamin keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan didesak untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait substansi SK pengesahan DPRK pengangkatan. Selain itu, diperlukan langkah korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan dari hasil seleksi Pansel.
Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan stabilitas sosial dan politik di daerah. Tanpa itu, kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen afirmasi justru berpotensi menjadi sumber konflik baru di Tanah Papua.(Red)*
