Wamena, nirmeke.com – Aliansi masyarakat adat suku Wio dan sub-suku Woma menegaskan tidak seluruh warga Woma mendukung rencana pembangunan Kantor Inti Pemerintahan (KIP) Provinsi Papua Pegunungan di perbatasan Woma–Welesi.
Pernyataan itu disampaikan Meki Wetipo, mewakili aliansi, dalam klarifikasi resmi di Wamena, Selasa (12/8/2025).
Ia membantah pernyataan sebelumnya dari Paul Matuan dan timnya yang mengatasnamakan masyarakat Woma secara keseluruhan.
“Kami ingin meluruskan bahwa tidak semua masyarakat Woma mendukung pembangunan kantor pemerintahan di lokasi itu,” tegas Wetipo.
Menurutnya, penolakan terhadap lokasi tersebut telah disuarakan konsisten selama tiga tahun terakhir melalui audiensi, aksi damai di Jayawijaya, kajian tertulis, hingga advokasi ke pemerintah daerah dan pusat. Komnas HAM bahkan pernah turun langsung dan merekomendasikan dialog, namun belum terealisasi.
Wetipo juga menyinggung hasil survei yang dilakukan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, pada Mei 2025.
“Dari sudut kelayakan, lokasi itu dinilai tidak layak. Ada kaliwe di depan, kebun ekonomi rakyat di bawah, dan secara keseluruhan tidak efektif untuk pengembangan,” ujarnya.
Dengan adanya keputusan pemindahan lokasi KIP, ia meminta agar polemik lama tidak diungkit kembali.
“Kami anggap persoalan lokasi sudah selesai. Biarkan lahan itu menjadi kebun rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak,” katanya.
Aliansi Wio–Woma berkomitmen menjaga lahan tersebut sebagai ruang ekonomi rakyat.
“Lahan ini untuk orang Woma, orang Wio, dan seluruh masyarakat Papua Pegunungan yang berkebun,” tutupnya. (*)
Pewarta: Grace Amelia
