Wamena, nirmeke.com — Tokoh pemuda Papua Pegunungan sekaligus pemerhati HAM Papua, Zhelsius Henius Asso, mengecam keras penempatan ratusan prajurit TNI non-organik di Kampung Ugem, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah adat maupun pemerintah lokal.
Menurut Zhelsius, sekitar 150 personel TNI tiba di Kampung Ugem pada Senin (25/8/2025) sekitar pukul 10.00 WIT menggunakan sembilan truk dari Wamena. Sebelumnya, pada Sabtu (23/8/2025), warga sempat melihat aktivitas survei udara menggunakan drone di perbatasan Kampung Ugem dan Ikinem.
“Penempatan pasukan ini sama sekali tidak melalui mekanisme adat maupun pemberitahuan resmi dari pemerintah. Tindakan sepihak seperti ini berpotensi memicu ketegangan sosial dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat,” tegas Zhelsius di Wamena, Rabu (27/8/2025).
Zhelsius menegaskan bahwa Kampung Ugem selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman tanpa gangguan keamanan. Kehadiran pasukan bersenjata secara tiba-tiba membuat masyarakat resah karena mengingatkan mereka pada konflik bersenjata yang pernah terjadi di wilayah lain di Papua.
“Tidak ada alasan keamanan yang mendesak untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar di Ugem. Wilayah ini damai dan tidak pernah ada insiden kekerasan,” jelasnya.
Sebagai pemerhati HAM, Zhelsius mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk segera mengevaluasi dan menarik pasukan non-organik dari Kampung Ugem. Ia menekankan bahwa setiap operasi militer di wilayah adat harus melalui mekanisme adat serta menghormati pemerintahan sipil yang sah.
“Langkah sepihak seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara. Operasi militer tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar penduduk asli,” ujarnya.
Zhelsius juga meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin rasa aman masyarakat tanpa menggunakan pendekatan militer berlebihan. Menurutnya, pendekatan keamanan yang mengabaikan hak asasi manusia hanya akan memperburuk hubungan antara masyarakat adat dan aparat keamanan.
“Kami minta pemerintah menjamin keamanan warga dengan cara yang manusiawi, bukan dengan cara yang menakutkan,” tegasnya. (*)
Pewarta: Aguz Pabika
