Jayapura, nirmeke.com – Himpunan Mahasiswa dan Pelajar kabupaten Jayawijaya kota studi Merauke (HMPJM) menilai Wakil Mentri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso Boneka Jakarta yang menghancurkan eksistensi masyarakat adat Hubula.
Pernyataan tersebut menanggapi proses pembongkaran paksa lokasi penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di sekitar lahan perkebunan masyarakat adat Wouma dan Welesi.
Joram Oagai, mewakili HMPJM menegaskan generasi anak Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek-antek Jakarta melalui Ismail Asso dan Wamendag RI Jhon Wempi Wetipo yang sedang merampas tanah masyarakat adat di suku Wio Mukoko dan Welesi.
“Penyerahan tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan jabatan dan kekuasaan baru di wilayah adat suku Hubula dan lebih spesifiknya di wilayah adat klen suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma,” tegasnya.
Keputusan penyerahan tanah adat suku Hubula klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal, 108 Hektar tanah adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Adanya tindakan serta merta oleh oknum boneka Jakarta, jangan sampai mengakibatkan konflik sesama masyarakat adat setempat,” ujarnya.
Lanjutnya, kalau melihat kembali lahan penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan itu tempat corak produksi ekonomi tradisional masyarakat tiga aliansi suku, jika Negara pakai wajah boneka Papua maka secara langsung sudah menghancurkan eksistensi masyarakat adat Hubula.
Sehingga kami yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya Se-Kota studi Merauke (HMPJM) menyatakan sikap:
- Pemerintah kabupaten Jayawijaya dan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua stop melakukan penggusuran dan pengusiran terhadap masyarakat adat suku Hubula klan Wouma, Welesi dan Assolokobal dari tanah adatnya.
- Wamendag RI Jhon Wempi Wetipo dan Ismail Asso sebagai boneka Jakarta stop melakukan tindakan sepihak mengatasnamakan masyarakat adat suku Hubula klan Wouma, Welesi dan Assolokobal atas keserakahan kekuasaan dan jabatan.
- HMPJM menolak tegas penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di perbatasan Wouma dan Welesi milik suku Wio/Mukoko.
- TNI dan Polri stop melakukan tindakan kekerasan, ancaman dan intimidasi terhadap masyarakat adat suku Hubula klan Wouma, Welesi dan Assolokobal.
- Jika dari ke empat (4) poin tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka kami yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pelajar kabupaten Jayawijaya kota studi Merauke siap melakukan mobilisasi umum mendesak poin-poin penting diatas. (*)
