Merauke, nirmeke.com — Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPM2AP) mendesak Gubernur Papua Selatan, Ir. Apolo Safanpo, agar segera merealisasikan janji pembangunan pasar khusus bagi mama-mama Papua di Merauke.
Desakan ini disampaikan seusai rapat bersama seluruh pedagang yang digelar pada Kamis (10/4/2025). Mereka menyatakan kecewa karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai penganggaran maupun lokasi pasar yang dijanjikan.
Ketua IPM2AP sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Frederika Debat Ndiken, menyebut janji pembangunan pasar tersebut telah disampaikan langsung oleh Gubernur Safanpo saat masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog bersama mama-mama Papua di Taman Rika Mandiri, Pasar Baru Mopah Lama, pada 14 Mei 2024 lalu.
“Sudah hampir satu tahun sejak dialog itu berlangsung, namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Frederika dalam konferensi pers.
Menurutnya, keberadaan pasar yang layak, strategis, dan aman merupakan hak ekonomi mama-mama Papua yang dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Upaya mewujudkan pasar ini, kata Frederika, telah lama diperjuangkan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Merauke sempat membangun Pasar Blorep pada 2023. Namun, pasar tersebut ditolak para pedagang karena dinilai tidak strategis dan kurang aman.
Dalam pernyataan sikapnya, IPM2AP mendesak Gubernur Papua Selatan untuk segera mengalokasikan anggaran pembangunan pasar melalui koordinasi bersama DPR Papua Selatan. Selain itu, mereka menekankan pentingnya penentuan lokasi pasar berdasarkan aspirasi pedagang dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Apabila Gubernur dan DPR Papua Selatan tidak segera memastikan anggaran untuk pembangunan pasar ini, maka itu menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mengimplementasikan amanat UU OTSUS dalam memenuhi hak ekonomi orang asli Papua,” tegas Frederika.
IPM2AP berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar perjuangan panjang mama-mama Papua tidak sia-sia. Mereka ingin keadilan ekonomi benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat asli di atas tanah leluhur mereka.(*)
