Jayapura, nirmeke.com – Pascapengesahan Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi baru, Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo bersama sejumlah pimpinan dinas dan instansi terkait tengah mempersiapkan lahan pembangunan kantor gubernur di Walesi. Namun, pilihan lokasi pembangunan di Walesi menuai kritik tokoh intelektual Papua, pemuda dan juga mahasiswa asal Papua Pegunungan.
Salah satunya datang dari tokoh intelektual Papua asal Papua Pegunungan Paskalis Kosay. Ia menilai penempatan lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan tidak strategis.
“Karena letaknya (di Walesi) terlalu dekat di bawah kaki gunung, sulit untuk pengembangan kota ke depan,” kata Kosay, melalui keterangan tertulis yang diterima nirmeke.com, beberapa waktu lalu.
Paskalis juga mempertanyakan apa dasar pertimbangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memilih lokasi Welesi yang masih bersengketa sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Padahal, kata Paskalis, bila ditinjau dari berbagai aspek daerah Welesi sangat kurang memadai, sempit, dan merupakan lokasi tempat masyarakat lokal berkebun dan sering terjadi sengketa kepemilikan antara masyarakat Welesi dengan masyarakat Wouma.
“Idealnya, menurut saya daerah yang sangat strategis untuk pembangunan gedung kantor Gubernur Papua Pegunungan itu di lokasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI di Gunung Susu. Lokasi ini sudah dilepas masyarakat adat kepada LIPI sehingga sudah menjadi milik negara. Pilihan lokasi milik LIPI di Gunung Susu ideal karena tanpa resiko biaya maupun tuntutan ganti rugi masyarakat,” katanya.
Selain itu, kata Paskalis, kemungkinan pengembangan kota masih terbuka luas sehingga sebaiknya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera meninjau kembali penentuan lokasi pembangunan kantor gubernur yang lebih strategis.
Pilihan lokasi strategis tersebut dengan penting dilihat dari aspek kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Artinya, penentuan lokasi dimaksud bukan sekadar memilih tempat tetapi tidak memberikan dampak positif bagi kepentingan umum dalam jangka panjang.
“Kita ikuti informasi, masyarakat bersama mahasiswa dan tokoh-tokoh yang memandang tanah dan adat Welesi bukan hak perorangan tetapi tanah sengketa yang dipropaganda pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Tidak semua tanah di Welesi disepakati untuk dibarter atau dijual, apalagi hibah,” lanjut Paskalis.
Hingga saat ini, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dan pejabat provinsi belum memberikan keterangan terkait persoalan lokasi di Welesi yang masih menuai pro dan kontra dari beberapa pihak yang ada di Welesi, Asolokobal dan Wouma.
Lokasi Walesi, dikritik tokoh asal Papua Pegunungan Paskalis Kosay lokasi tanah itu masih dalam sengketa antar warga. (*)
