Wamena, nirmeke.com — Ribuan masyarakat penganguran Provinsi Papua Pegunungan yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan Memandati Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada hari senin, 01 Juli 2024.
Ribuan pencaker yang ada di 8 Kabupaten melakukan unjuk rasa menolak 300 ASN yang diangkat dari K2 dan dimutasi dari Provinsi Papua Induk ke Provinsi Papua Pegunungan.
Penolakan dilakukan lantaran masih banyak Pencaker dan honorer yang belum diangkat, sehingga Pemda diminta hentikan bawa orang dari luar Papua Pegunungan.
Hal tersebut ditegaskan Yusuf Yikwa, ketua Forum Pribumi Provinsi Papua Pegunungan dihadapan Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan di halaman kantor Gubernur.
Ia menegaskan massa juga meminta dalam penerimaan ASN 1000 orang harus 100 persen OAP jangan lagi ada pembagian 80 /20. Provinsi Papua Pegunungan hadir untuk masyarakat Papua Pegunungan.
“Dalam penyampaian aspirasi kami juga memberikan catatan kepada Pemerintah melalu Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk jadi perhatian khusus melihat putra daerah yang hari ini hadir. Bila tuntutan kami diabaikan atau tidak ditindaklanjuti kami akan kembali duduki tempat ini karena ini Honai kami,” tegasnya.
Ia juga mendesak agar Pemerintah harus merekrut honorer di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan diprioritaskan putra daerah orang asli Papua bukan menampung non Papua (pendatang).
“Hampir semua OPD dan Dinas yang ada disini honorer dari luar Papua semua, ini bukti bahwa Pemerintah sengaja ingin membuat kita yang bersekolah ini jadi penganguran dan kerja kebun saja,” benernya.
Hingga ia mendesak agar honorer maupun CPNS diutamakan orang asli Papua. Otsus hadir untuk orang Papua bukan non Papua (Pendatang).
“Kami juga desak agar tes CPNS tahun 2024 di lakukan offline. Kami juga ingin proses yang didorong Forum Pribumi Provinsi Papua Pegunungan dibentuk tim independen dalam perekrutan CPNS tahun 2024, agar proses tuntutan ini bisa dikawal bersama, jangan sampai ada dusta diantara kita,” tegasnya. (*)
