Jayapura, Nirmeke.com — Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Usilimo, Wita-Waya & Wedangku (IKBD-KLPUW2), Forum Informasi Komunikasi Mahasiswa Pelajar Wilayah Wodlo (FIKMP-WW), Ikatan Pelajar Mahasiswa Distrik Walelagama Siepkosi Itlaihisage (IPMDWSI), bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menggelar kegiatan nonton bareng dan diskusi bertema “Militerisme Indonesia Dalang Kejahatan di Tanah Papua.”
Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat FIKMP-WW, kawasan Prumnas III Waena, Somel Kali Sebla, Jayapura, pada Selasa (29/7/2025), dan diikuti puluhan mahasiswa dari tiga ikatan organisasi tersebut.
Diskusi ini bertujuan membangun kedekatan emosional antar mahasiswa serta membuka ruang untuk mengkritisi dampak-dampak kehadiran militer organik dan non-organik di atas tanah Papua. Para peserta sepakat bahwa kekerasan yang terjadi di Papua merupakan bagian dari pendekatan militeristik yang terus digunakan oleh negara untuk menguasai wilayah kaya sumber daya tersebut.
Perwakilan ALDP, Ibra, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan langkah luar biasa dari mahasiswa Papua. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dalam membaca situasi konflik di Papua.
“Saya pikir ini adalah awal yang baik. Tema ‘Militerisme Indonesia Dalang Kejahatan di Tanah Papua’ sangat tepat. Ini bentuk konsolidasi emosional yang harus terus dibangun,” ujar Ibra kepada wartawan Nirmeke.com usai kegiatan.
Ibra menjelaskan bahwa judul kegiatan ini mencerminkan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua merupakan bagian dari skenario negara yang dirancang untuk menguasai kekayaan alam.
“Papua adalah pulau yang sangat kaya. Maka negara menggunakan berbagai kebijakan, termasuk pendekatan militer, untuk menguasai tanah ini. Militer dipakai sebagai alat negara dalam merealisasikan kebijakan ekonomi dan eksploitasi sumber daya,” jelasnya.
Menurutnya, gerakan mahasiswa menjadi harapan untuk membongkar kejahatan negara di Papua. Ia menilai bahwa sejak gelombang protes antirasisme, kehadiran militer terus menggerus ruang-ruang konsolidasi mahasiswa dan pemuda.
“Ruang diskusi itu yang harus kita ciptakan kembali. Mahasiswa harus bersatu dan membangun kesadaran bersama. Negara terus berusaha membelah kekuatan rakyat lewat sekat-sekat di berbagai lini, termasuk lewat elite politik dan aparat,” kata Ibra.
Ia menambahkan bahwa tanpa konsolidasi kuat, kekuatan masyarakat sipil akan dilemahkan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial harus memiliki strategi baru untuk mengungkap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
“Tiga organisasi ini telah memulai langkah penting. Ke depan, kegiatan semacam ini harus dilanjutkan, disebarluaskan ke seluruh asrama mahasiswa Papua yang ada, agar jaringan semakin kuat dan semangat perlawanan bisa terus hidup,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti lemahnya gerakan pemuda akibat minimnya ruang diskusi, dan mahasiswa kerap terjebak dalam hal-hal yang tidak berdampak besar. Padahal, mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berpikir kritis dan strategis.
“Diskusi ini bisa menjadi ruang untuk memperkuat semangat perdamaian lintas kelompok etnis. Mahasiswa Papua tidak boleh jalan sendiri. Kita harus merangkul pemuda dari luar Papua agar mereka juga bisa menyumbangkan perspektif mereka tentang situasi di tanah ini,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat jaringan dan memperluas ruang diskusi demi melahirkan ide-ide baru yang bisa mendorong penyelesaian pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan, termasuk penambahan pasukan militer di Papua.
“Jangan sampai hanya orang Papua yang peduli terhadap nasib Papua, sementara yang dari luar tidak pernah melihat persoalan yang sebenarnya. Kita perlu membangun kekuatan yang satu. Papua adalah satu, tidak bisa dipisahkan antara gunung dan pantai. Provinsi hanyalah buatan negara, tapi Orang Asli Papua (OAP) harus tetap bersatu,” lanjutnya.
Ketua I IKBD-KLPUW2, Agus A. Wilil, juga menyatakan bahwa militerisme Indonesia masih menjadi dalang kekerasan di atas tanah Papua.
“Di balik operasi militer yang terus terjadi, ada kepentingan akumulasi modal dan investasi asing. Ekspansi militerisme adalah bentuk kejahatan terhadap masyarakat sipil yang masih terus berlangsung,” tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa sebagai berikut:
- Mendesak negara segera menarik seluruh militer organik dan non-organik dari atas tanah Papua.
- Mendesak TNI dan Polri menghentikan operasi militer di atas tanah Papua.
- Menuntut penghentian perampokan sumber daya alam (SDA) di tanah Papua.
- Mendesak TNI segera menarik pasukannya dari Distrik Ibele, Tailarek, dan Tangma.
- Meminta elite politik di Kabupaten Jayawijaya untuk menghentikan provokasi terhadap masyarakat adat yang menyebabkan konflik horizontal.
- Menuntut pemberian Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS) bagi bangsa Papua Barat.
Mahasiswa menutup diskusi dengan menegaskan bahwa kehadiran militerisme bukanlah solusi atas persoalan keamanan, melainkan sumber trauma bagi warga sipil. Mereka menyerukan penghentian kekerasan dan pelanggaran HAM serta membangun gerakan bersama menuju keadilan bagi rakyat Papua.(*)
Pewarta: (CR/AW)
