Lanny Jaya, nirmeke.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan menyoroti sikap Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, dan jajaran pemerintah daerah yang dinilai menutup mata terhadap penderitaan masyarakat akibat operasi militer dan pengeboman di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam kunjungan kemanusiaan yang dilakukan Tim Pansus HAM MRP Papua Pegunungan, lembaga kultur itu menyebut pemerintah daerah tidak transparan dan cenderung mengabaikan situasi krisis di lapangan.
“Bupati, TNI, dan Polri menyampaikan bahwa Lanny Jaya dalam keadaan aman, padahal fakta di lapangan menunjukkan masyarakat menjadi korban,” tegas Adolof Kokoya, Ketua Tim Pansus HAM, Rabu (8/10/2025).
Dalam kunjungan kemanusiaan yang dilakukan Senin (6/10/2025), tim MRP menemukan fakta bahwa warga masih trauma dan satu korban dari marga Wenda belum dievakuasi hingga kini. Namun, pihak pemerintah daerah justru menyatakan situasi di Lanny Jaya “aman-aman saja.”
“Kami kecewa karena pemerintah daerah seolah menutup mata. Padahal di lapangan masyarakat menderita, ada korban jiwa, dan ribuan orang mengungsi,” ujar salah satu anggota MRP Papua Pegunungan.
MRP menegaskan kunjungan mereka bersifat murni kemanusiaan dan bukan politik. Sebagai lembaga kultur, MRP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat asli Papua terlindungi dari kekerasan negara.
“Bupati dan aparat jangan hanya pikir jabatan. Lihat rakyat kecil yang kehilangan tempat tinggal. Ini soal kemanusiaan, bukan politik,” tegas anggota MRP lainnya.
Tim MRP Papua Pegunungan juga menyerukan agar pemerintah pusat meninjau ulang operasi militer di wilayah adat dan menghentikan tindakan represif yang mengancam keselamatan warga sipil. (*)
Laporan Tim Pansus HAM MRPP
