Wamena, nirmeke.com — Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyoroti pendataan pengungsi di Tanah Papua yang dinilai perlu dilakukan secara transparan dan tidak sepihak.
Hengky meminta pemerintah memastikan proses pendataan pengungsi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan hak-hak masyarakat sipil yang terdampak konflik.
Menurut Hengky, masyarakat Papua yang menjadi korban konflik membutuhkan jaminan perlindungan dan kepastian atas hak-hak sipil mereka. Karena itu, pemerintah diminta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam setiap kebijakan penanganan pengungsi.
“Pendataan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai pendataan dilakukan sepihak tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujar Hengky.
Ia mengatakan persoalan pengungsi di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan dan konflik yang berlangsung di sejumlah wilayah.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan mendata jumlah warga yang mengungsi, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan perlindungan, akses terhadap kebutuhan dasar, serta hak untuk kembali menjalani kehidupan secara aman.
Minta Hak Sipil Masyarakat Dipulihkan
Hengky juga meminta pemerintah mengembalikan dan menjamin hak-hak sipil masyarakat Papua yang terdampak konflik.
Ia menilai pemulihan hak sipil merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Yang paling penting bukan hanya pendataan. Hak-hak masyarakat sipil juga harus dikembalikan dan dijamin. Masyarakat harus merasa aman untuk menjalankan kehidupan mereka,” katanya.
Selain persoalan pengungsi, Hengky menyoroti keberadaan pasukan non-organik di Papua. Ia meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan pasukan tersebut dan mendorong penarikan pasukan non-organik dari wilayah Papua.
Menurut Hengky, persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian secara damai.
Sikap mengenai penarikan pasukan non-organik tersebut juga sebelumnya disampaikan Hengky dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNPI Jayawijaya.
KNPI Dorong Penyelesaian Berbasis Kemanusiaan
Hengky menegaskan KNPI Jayawijaya mendorong pemerintah agar penanganan persoalan Papua dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan Papua dari perspektif keamanan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi dan hak-hak masyarakat sipil.
“Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak masyarakat. Penyelesaian persoalan Papua harus mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Hengky.
Ia menambahkan, KNPI Jayawijaya akan terus menyuarakan kepentingan pemuda dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kondisi yang aman, damai dan bermartabat di Kabupaten Jayawijaya serta Tanah Papua.
Hengky juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk mengambil peran dalam menjaga ruang dialog dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab. Sikap tersebut sejalan dengan pernyataannya sebelumnya bahwa KNPI harus menjadi wadah bersama bagi pemuda Jayawijaya dan membangun kolaborasi antarelemen.(Red)
