WAMENA, NIRMEKE.COM — Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Pegunungan, Antonius Wetipo, mengajak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu warga yang terdampak bencana kekeringan ekstrem di kawasan Kuyawagi dan sekitarnya.
Wilayah terdampak meliputi Distrik Kuyawagi, Wano Barat dan Goa Balim di Kabupaten Lanny Jaya, serta Distrik Nengeyagin dan Utpaga di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Antonius mengatakan, bencana yang berlangsung sejak Juni hingga September 2026 tersebut jauh lebih parah dibandingkan kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, kekeringan ekstrem telah menyebabkan tanaman pangan dan pepohonan mengering hingga mati. Dampaknya juga dirasakan masyarakat di wilayah yang berada cukup jauh dari pusat bencana.
Melihat kondisi tersebut, Antonius meminta seluruh pihak tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi bergerak bersama untuk membantu masyarakat yang saat ini menghadapi ancaman kekurangan pangan.
“Berapapun nilainya, nilai kemanusiaan adalah yang paling utama sehingga dapat kita salurkan atau berikan untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Antonius Wetipo, Selasa (8/9/2026).
Antonius mengatakan, tantangan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Menurutnya, proses pemulihan pascabencana justru membutuhkan perhatian lebih panjang.
Ia memperkirakan dampak kekeringan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat hingga dua tahun ke depan, terutama akibat rusaknya tanaman pangan dan terganggunya sumber penghidupan warga.
“Sejauh ini memang belum ada laporan korban jiwa, namun ancaman kelaparan telah melanda. Bantuan penanganan kesehatan bagi warga sangat mendesak dibutuhkan, apalagi kematian pada hewan ternak juga sudah mulai terjadi,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan pangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan persoalan kesehatan masyarakat.
Menurut Antonius, bantuan kepada masyarakat terdampak tidak cukup hanya berupa bahan makanan atau bama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat juga membutuhkan dukungan untuk kembali memproduksi pangan setelah kondisi lingkungan memungkinkan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya bahan makanan, tetapi juga bibit tanaman seperti bibit bayam, bibit ubi dan benih lainnya agar masyarakat dapat kembali bercocok tanam,” katanya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi bagian dari proses pemulihan jangka panjang sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pangan.
Antonius meminta perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Kabupaten Puncak, hingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ia juga mengajak organisasi masyarakat, LSM, kelompok pemuda, dunia usaha, dan berbagai elemen lainnya untuk ikut mengambil bagian dalam penanganan bencana tersebut.
Secara administratif, kawasan terdampak mencakup sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, serta wilayah Kabupaten Puncak di Papua Tengah.
Antonius mengapresiasi pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan awal kepada warga terdampak.
Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut perlu dilanjutkan secara berkelanjutan karena masyarakat membutuhkan dukungan bukan hanya untuk bertahan hidup saat bencana, tetapi juga untuk memulihkan sumber pangan dan kehidupan ekonomi mereka.
“Terima kasih kepada pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan organisasi yang sudah bergerak cepat memberikan bantuan awal kepada masyarakat di lokasi bencana,” ujarnya.(Red)*
