Oleh: Yefta Lengka
“Siapapun presidennya di Indonesia dari ketiga kandidat di tahun 2024, Papua Barat akan tetap terjajah.”
Semakin hari kesadaran politik orang Papua terus meningkat karena ketidakadilan, perampasan tanah, pembunuhan diluar hukum, dan lain sebagainya.
Probowo Subianto memiliki jejak rekam yang buruk di Papua Barat. Ia telah melakukan operasi militer di Papua Barat yang mengorbankan nyawa masyarakat sipil tak berdosa. Kasusnya hingga hari ini tidak ada penyelesaian. Tetapi negara Indonesia tetap melindunginya demi reputasi negara di mata komunitas Internasional.
Anis Baswedan memiliki track record yang buruk dalam pembangunan di Ibukota Jakarta. Ia terlihat pandai dalam berbicara tapi nihil dalam pelaksanaan. Ia dan sekutunya juga terlihat memiliki rencana besar untuk program islamisasi di seluruh pelosok negeri secara terstruktur dan sistematis. Termasuk Papua Barat. Ini adalah mimpi buruk bagi Papua Barat, karena Papua Barat telah dijuluki sebagai tanah Injil dan mayoritas penduduk pribuminya memeluk agama Kristen (Katolik dan Protestan).
Sementara itu, Ganjar Pranowo adalah anti Israel. Israel belum lama ini telah menjalin kerjasama dengan pihak Gereja di Papua Barat. Ganjar juga merupakan kader partai politik yang memiliki jejak rekam buruk di Papua mulai dari integrasi Papua dalam NKRI, peristiwa lengserkan Gusdur (Abdurrahman Wahid) dari jabatan Presiden aktif. Dari partai politik yang sama, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia dan membuat kasus berdarah di beberapa wilayah Papua Barat. Dari partai politik yang sama pula, Joko Widodo telah berjanji untuk menyelesaikan masalah namun hingga berakhirnya masa kepemimpinan tidak ada hal yang diselesaikan. Melainkan meninggalkan banyak masalah. Penulis yakin sebagai janji politik dalam debat kandidat Ganjar juga menyerukan untuk berdialog sama seperti Jokowi sebelum jadi presiden. Ini menjadi masalah serius bagi bangsa Papua Barat.
Dengan track record ketiga kandidat tersebut bangsa Papua Barat dapat memahami dan menyimpulkan bahwa mereka adalah pemain lama yang telah gagal dalam menangani masalah Papua Barat dan memiliki niat buruk bagi Papua Barat.
Sebagian besar komunitas Internasional, kawasan regional, Melanesia, Polinesia, Mikronesia di Pasifik dan Bangsa Papua Barat sendiri telah menyadari bahwa Indonesia adalah penjajah bagi Papua Barat. Karena sejarah integrasi yang belum tuntas dan cacat hukum Internasional.
Dengan demikian siapapun yang menjadi Presiden di Indonesia, Bangsa Papua Barat tetap akan dijajah. Ini terlihat jelas karena ada pemain-pemain lama yang ikut bermain. Para pemain lama ini memiliki kepentingan politik ekonomi di Papua Barat. Oleh karena itu mereka tidak bisa menyetujui dialog yang ditawarkan. Termasuk opsi referendum di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kecuali Indonesia membuka akses wartawan media Internasional dan LSM level Internasional hadir di Papua Barat agar PBB membuka mata. Dan PBB mencabut kembali “take note” keputusan hasil PEPERA 1969 di Papua Barat yang adalah cacat hukum Internasional melalui Mahkamah Internasional.
Rakyat Papua Barat harus sadar bahwa status manusia dan Tanah Papua Barat masih terjajah di tangan kolonial Indonesia. Dengan demikian pemilihan Presiden, Gubernur, DPD dan DPR tidak akan berfaedah bagi pembebasan bangsa Papua Barat. (*)
)* Aktivis Kemanusiaan di Papua asal Jayawijaya
