Oksibil, nirmeke.com – Menyikapi situasi politik perjuangan Papua Merdeka mulai meningkat di panggung Internasional menjelang Pemilu 2024 di tanah Papua, aktivis Papua meminta 4 Calon kepala daerah di kabupaten Pegunungan Bintang agar tidak memecah belah rakyat.
Hal tersebut disampaikan Elinatan Basini, Wakil Sekretaris Organisasi Taktik Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP), melalui release yang diterima media nirmeke.com. Senin, (7/10/2024) kemarin.
Elinatan menegaskan agar ke 4 Cabup Pegubin untuk tidak memaksakan kehendak rakyat dan merusak reputasi rakyat hanya karena politik kolonial yang bertujuan memecah belah orang Papua dalam merebut kursi jabatan.
“Atas nama seluruh rakyat West Papua di Pegungan Bintang dengan menyikapi situasi politik West Papua yang begitu maju di tingkat Internasional, Regional dan Nasional bahwa rakyat saat ini sedang berpokus pada agenda resolusi Kongres pertama The United Liberation Muvment For West Papua (ULMWP) di Port-Numbay West Papua dengan Agenda; pertama, West Papua For MSG. Kedua, Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Ke West Papua untuk Investigasi pelanggaran HAM Masa lalu dan masa kini. Dan ketiga, Referendum di West Papua berdasarkan mekanisme PBB,” ujarnya.
Oleh karena itu, rakyat Papua di Pegunungan Bintang sedang fokus dalam agenda tersebut. maka dari itu, kepada pemimpin politik praktis di wilayah Pegunungan Bintang yang akan bertarung di akhir November 2024 untuk tidak merusak nilai demokrasi yang akan berdampak pada konflik antar pendukung calon.
“Berpolitiklah yang sehat sesuai demokrasi yang berlaku di negara ini, jangan terlalu berlebihan, menguras rakyat kecil, sebab wilayah Pegunungan Bintang adalah wilayah konflik politik kemerdekaan West Papua dari beberapa decade di Papua,” tegasnya.
Elinatan juga meminta para calon bupati untuk memberikan edukasi politik praktis yang baik pepada rakyat Papua di Pegubin agar tidak merusak reputasi rakyat pribumi West Papua, demi mendapatkan sesuap nasi.
“Dari semua kepentingan rakyat Papua lebih khusus rakyat Pegunungan Bintang dua suku besar Ketengban dan Ngalum serta beberapa sub-sub suku kecil sama sekali tidak ada masa depan di di negara Indonesia maka jangan terlalu memaksakan mereka demi mendapatkan kepetingan pribadi,” tegasnya.
Ia mengingatkan Pemerintah Pusat (Indonesia) bahwa Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Pegunungan Bintang adalah bukan agenda orang Papua. Hari ini agenda orang Papua adalah berjuang Merdeka diluar kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu jangan paksakan rakyat Papua seperti kerbau, demi kepentingan pribadi Negara.
“Hari rakyat Papua di Pegunungan Bintang berharap bukan untuk kesejahtraan lagi, melainkan mereka berharap harus ada keadilan diatas negeri mereka,” tegasnya. (*)
Pewarta: Grace Amelia
