Jayapura, nirmeke.com –57 Pastor Pribumi Papua yang dikoordinatori oleh Pastor Jhon Alberto Bunay, Pr menyatakan agar pemerintah Indonesia menggelar referendum di West Papua. Para pastor menilai pemerintah Indonesia tidak perlu takut untuk menyatakan referendum bagi Papua Barat, sebab itu akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.
“Pemerintah Indonesia bisa menetapkan sikap dan keputusan terbaiknya atas Papua, yang masih menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan wilayah teritorial hukum Indonesia untuk pelaksanaan referendum bagi tanah Papua,” katanya membacakan seruan jilid II 57 Pastor Katolik pribumi dari lima keuskupan Se regional Papua, saat jumpa pers di kediaman Pastoran Kondius, Abepura, Selasa (21/7/2020).
Bunay katakan, pemerintah Indonesia harus membuat suatu keputusan politik yang spektakuler dan sangat prestitusius, untuk memberikan kesempatan referendum bagi Papua. Apa pun hasil putusan dari referendum nanti, harus diterima Indonesia.
“Kami berpikir, dengan digelarnya referendum bagi West Papua akan membantu sepenuhnya pembenahan Papua pasca keputusan politik yang hebat itu,” katanya.
Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia, jangan pikir tentang untung atau rugi atas sumber daya alam di Papua, bila ada referendum.
“Bila dari hasil referendum yang digelar dengan jujur dan adil itu ternyata mayoritas Rakyat Papua memilih merdeka, maka merdekalah Papua. Di sana Pemerintah Indonesia tetap ada bersama Papua untuk membawa Papua sebagai pemimpin di Melanesia mencapai zaman keemasan Pasifik, supaya tidak ada lagi air mata dan darah lagi di atas tanah Papua bersama Indonesia,”katanya.
Lanjut Bunay, di alam kemerdekaan Papua itu, bangsa Papua adalah saudara dan sahabat sejati bangsa Indonesia. Papua adalah mitra penyangga utama Indonesia dalam menyongsong Indonesia raya, menuju zaman keemasan nusantara agung adi daya di Asia sekaligus The New Super Power Of The 17 world menggantikan hegemoni Amerika dan dunia barat.
“Saat itulah, Papua dan Indonesia akan tampil sama-sama sebagai suatu kekuatan pembaharuan masyarakat global, disitulah indonesia akan diakui juga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia,” katanya.
Bunay mengatakan, pemikiran tranformatif, menuju Indonesia raya dan Papua yang damai sejahtera, merupakan titik temu kompromi yang adil dan bermartabat.
“Pihak Indonesia dan Papua sama-sama sepaham dan menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia yang ada di bumi Papua, berlandaskan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Segenap manusia yang hidup di negeri itu, dari entitas budaya dan suku bangsa manapun, sehingga ada tekad untuk berhenti saling menindas dan saling membantai,”katanya.
Bunay mengatakan, pemerintah dan segenap rakyat Indonesia perlu mengakui dan menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat orang asli papua sebagai tuan di atas negeri pusaka miliknya.
“Karena itu, orang Papua harus memimpin negerinya sendiri. Harus ada kebebasan yang bertanggungjawab di tangan rakyat Papua atas negerinya, dan atas hubungannya dengan saudara angkatnya Indonesia,” katanya.
Belum lama ini Pendiri serta anggota Dewan Gereja Papua, Pdt Dr Socrates S Yoman menyatakan penolakan terhadap otonomi khusus dan menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui referendum.
“Kami sebagai orang asli Papua bilang, Otsus Papua sudah gagal. Kami sebagai gereja, sebagai pemegang suara mandat umat Tuhan, mereka berikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan Otsus sudah gagal. Kami dari Dewan Gereja Papua berkesimpulan bahwa Otsus itu mati, (silahkan) dialog dengan United Liberation Movemet For West For West Papua (ULMWP),” katanya.
Yoman menyatakan rakyat Papua mengetahui, Pemerintah Republik Indonesia pernah berunding dengan para tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika pemerintah Indonesia memang tidak bersikap diskriminatif terhadap orang Papua, pemerintah Indonesia seharusnya juga mau berunding dengan ULMWP sebagai representasi orang Papua.
“Jika perundingan ini tidak dilakukan, berarti itu diskriminasi rasial yang luar biasa. Dalam konflik Aceh, Indonesia bisa berunding dengan GAM di Helsinki. Perundingan serupa itu harus dilakukan di Papua,” kata Yoman.
Yoman menyatakan Dewan Gereja Papua menilai Indonesia tidak berani berunding dengan ULMWP, dan seharusnya pemerintah Indonesia lebih membuka diri untuk bertemu ULMWP. Yoman mengatakan pemerintah Indonesia harus berani membuka diri bagi kemungkinan adanya pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dan ULMWP.
“Kalau Indonesia negara demokrasi, harus menunjukan sikap keberanian. Samakan Papua seperti Aceh, dimana disepakati bendera GAM berkibar, partai lokal dibentuk. Jangan memandang orang Papua rendah, sehingga tidak mau berunding. Kami, gereja di Papua tawarkan, harus ada perundingan dengan ULMWP,” kata Yoman. (*)
