Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
    • Papua Pegunungan
    • Papua Tengah
  • Kabar Daerah
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
    • Kriminal
  • Jendela Papua
    • Features & Sosok Inspiratif
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel & Kuliner
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • MRP Papua Pegunungan
    • Pemkab Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Tanah Papua > Papua Pegunungan > Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian
Papua Pegunungan

Masyarakat Adat Sogokmo Persoalkan Survei Lokasi Sekolah Rakyat dan Kawasan Pertanian

admin
Last updated: November 22, 2026 17:49
By
admin
Byadmin
Follow:
97 Views
4 hours ago
Share
SHARE

WAMENA, NIRMEKE.COM — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan kawasan program pertanian di Kampung Sogokmo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menuai keberatan dari masyarakat adat setempat.

Iklan Nirmeke

Mereka mempersoalkan survei lokasi yang dilakukan Wakil Gubernur Papua Pegunungan bersama Wakil Bupati Jayawijaya karena dinilai belum didahului pemberitahuan resmi dan kesepakatan bersama seluruh pemilik hak ulayat.

Kepala Suku Adat Wilayah Kampung Sogokmo, Asso Marlon Wetapo, S.Sos., bersama perwakilan masyarakat, Hapok Wetapo, dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Kampung Sogokmo, Heri Wetapo, usai pertemuan pada Jumat, (20/11/2026), menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan belum memperoleh konsensus masyarakat adat.

Mereka meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak mengganggu aktivitas perkebunan masyarakat yang selama ini berlangsung di atas lahan tersebut sebelum ada pembicaraan dan kesepakatan dengan pemilik hak ulayat.

Marlon Wetapo: Tanah Adat Adalah Sumber Kehidupan

Asso Marlon Wetapo menegaskan bahwa masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah yang diwariskan oleh leluhur. Tanah bukan sekadar aset atau lokasi pembangunan, melainkan sumber kehidupan yang menopang kebutuhan keluarga dan keberlangsungan generasi.

“Bagi kami masyarakat adat Sogokmo, tanah adalah mama. Dari tanah inilah kami berkebun, memenuhi kebutuhan hidup, dan mempersiapkan masa depan anak cucu. Karena itu, setiap rencana pembangunan di atas tanah adat harus dibicarakan bersama pemilik hak ulayat,” demikian rancangan pernyataan Marlon.

Baca Juga:  Masyarakat Adat Aikima Tolak 70 Sertifikat, Tuntut Tanah Ulayat Dikembalikan

Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak dalam menentukan lokasi pembangunan tanpa melibatkan seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.

“Kami tidak menolak pembangunan untuk masyarakat. Namun, pemerintah harus menghargai keberadaan masyarakat adat. Jangan sampai program yang bertujuan membangun justru mengganggu kebun dan sumber kehidupan masyarakat karena belum ada kesepakatan bersama,” lanjut rancangan pernyataan tersebut.

Hapok Wetapo: Pemerintah Harus Mendengar Masyarakat

Perwakilan masyarakat Kampung Sogokmo, Hapok Wetapo, juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat adat sebelum kegiatan pembangunan dilanjutkan.

“Pemerintah harus datang dan berbicara langsung dengan masyarakat. Jangan hanya melakukan survei lokasi, tetapi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tidak mendapatkan pemberitahuan dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Menurutnya, dialog harus melibatkan seluruh unsur masyarakat adat agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan dalam proses penentuan lokasi pembangunan.

Heri Wetapo: Harus Ada Kesepakatan Bersama

Sementara itu, Ketua LMD Kampung Sogokmo, Heri Wetapo, menegaskan bahwa rencana pemanfaatan lahan harus didasarkan pada komunikasi dan kesepakatan bersama masyarakat.

“Penentuan lokasi pembangunan harus melalui pembicaraan bersama. Kami berharap pemerintah tidak menganggap survei sebagai tanda bahwa masyarakat sudah menyetujui penggunaan tanah tersebut. Kesepakatan harus melibatkan seluruh pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Baca Juga:  LMA Jayawijaya Sosialisasikan Buku Peradilan dan Sanksi Hukum Adat

Masyarakat berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog sebelum mengambil langkah lanjutan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan kawasan pertanian di wilayah mereka.

Mahasiswa Asotipo di Jayapura Pernah Suarakan Penolakan

Keberatan masyarakat Sogokmo ini juga mengingatkan pada sikap mahasiswa asal Asotipo yang sebelumnya menempuh studi di Kota Jayapura. Mereka pernah menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan program pertanian yang dinilai tidak boleh ditentukan secara sepihak tanpa konsultasi dengan masyarakat adat.

Dalam sikap yang pernah disampaikan, mahasiswa menekankan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala suku, pemilik hak ulayat, dan seluruh elemen masyarakat yang terdampak. Mereka juga meminta agar setiap program pembangunan memperhatikan hak masyarakat adat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Penolakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan di wilayah adat bukan semata-mata menyangkut ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk menentukan masa depan wilayah dan sumber penghidupannya.

Masyarakat adat Sogokmo berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka meminta pembangunan dilaksanakan melalui dialog, keterbukaan informasi, dan kesepakatan bersama sehingga program pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.(*)

Related

You Might Also Like

Plt Sekretaris Baru MRP Papua Pegunungan Resmi Disambut Pimpinan dan Anggota

KNPI Yahukimo Bentuk Panitia Verifikasi OKP, Dorong Persatuan Pemuda dan Pemulihan Kondisi Daerah

SPWP Soroti MBG di Papua, Henius: Jangan Abaikan Pendidikan dan Kesehatan

PKB Serahkan SK Kepengurusan di Papua Pegunungan, DPC Diminta Segera Jalankan Mesin Partai

HIPMI Papua Pegunungan Apresiasi Pameran UMKM, Dorong Pemerintah Perkuat Modal Usaha Mama-Mama Papua

TAGGED:Penolakan Sekolah Rakyat di Asotipo

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Previous Article Baptis Cup 2026 Satukan 48 Tim Lintas Gereja, Pemuda Papua Pegunungan Diajak Jaga Persatuan
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terhubung Dengan Media Sosial Kami

1.4kFollowersLike
100FollowersFollow
100FollowersFollow
1kSubscribersSubscribe
300FollowersFollow

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Ads Sponsored by
Ad image

Berita Hangat

Baptis Cup 2026 Satukan 48 Tim Lintas Gereja, Pemuda Papua Pegunungan Diajak Jaga Persatuan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Dukung Pemberdayaan Ekonomi Warga, Kadis Koperasi Papua Pegunungan Panen Raya Jagung dan Kacang Tanah di Tolikara
Ekonomi & Bisnis Papua Pegunungan
1 day ago
Lantik Delapan Ketua KONI Kabupaten, Gubernur Jhon Tabo Dorong Pembinaan Atlet Papua Pegunungan
Olaraga Papua Pegunungan
1 day ago
Konferwil V PGBP Kwiyawage Resmi Dibuka, Evaluasi Lima Tahun Kepemimpinan Jadi Agenda Utama
Papua Pegunungan
1 day ago
Baca juga
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Kadis Perindagkop Papua Pegunungan Kunjungi Kebun Kopi Nirmeke di Umpakalo, Dukung Usaha Petani Lokal

8 months ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Mama-Mama Pasar Potikelek Tolak Bantuan Sembako Wapres, Minta Modal Usaha Sesuai Janji

10 months ago
Ekonomi & BisnisKabar DaerahPapua PegununganTanah Papua

Dorong Anak Muda Kembali ke Kebun, Dinas Koperasi Papua Pegunungan Jamin Pasar Kopi

7 months ago
Papua Pegunungan

Konferensi VIII PGBP Wilayah Wamena Dibuka, Fokus Perkuat Pelayanan dan Siapkan Generasi Muda Papua

4 months ago
Papua Pegunungan

Jemaat GKI Damsyik Helariki Rayakan Hari Pekabaran Injil, Wabup Yahukimo Dorong Penguatan Pelayanan Gereja

4 months ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Bupati Tolikara Buka Musda I KADIN, Efraim Wandik Nahkodai Organisasi Pengusaha

4 months ago
Papua PegununganTanah Papua

Pemkab Yahukimo Luncurkan Penyaluran Bantuan Pangan ke 51 Distrik

9 months ago
Ekonomi & BisnisPapua Pegunungan

Anthonius Wetipo Dipastikan Pimpin HIPMI Papua Pegunungan

10 months ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?