WAMENA, NIRMEKE.COM — Sebanyak 150 koperasi konsumen yang tersebar di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan menerima akta notaris secara gratis. Seluruh biaya pembuatan akta tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi dan UKM.
Penyerahan akta notaris berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Hom-Hom, Wamena, Kamis (12/11/2026). Fasilitasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat kelompok atau jemaat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, mengatakan pemberian akta notaris bertujuan memberikan kepastian hukum bagi koperasi agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara resmi dan lebih terorganisasi.
Menurutnya, koperasi konsumen yang dibentuk melalui lingkungan jemaat memiliki karakteristik berbeda dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jika Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan wilayah administrasi desa atau kelurahan, koperasi konsumen ini tumbuh dari lingkungan jemaat gereja.
Alpius menegaskan, akta notaris yang diserahkan bukan sekadar dokumen legalitas, melainkan aset jangka panjang yang dapat mempermudah koperasi mengakses berbagai program dan dukungan pemerintah pada masa mendatang.
Ia menjelaskan, ke depan tata kelola pemerintahan dan persyaratan administrasi program pembangunan akan semakin tertata. Karena itu, kelompok usaha yang belum memiliki badan hukum berpotensi mengalami kesulitan ketika mengajukan proposal kegiatan maupun mengakses bantuan pemerintah.
“Akta yang kita buat hari ini berlaku untuk selamanya. Ke depan sistem pemerintahan akan semakin tertata. Jika masyarakat sudah punya badan hukum yang jelas, akan sangat mudah saat mengajukan proposal kegiatan,” ujar Alpius.
Ia meminta seluruh pengurus koperasi membaca dan memahami ruang lingkup usaha yang tercantum dalam akta masing-masing. Meski pemerintah berharap koperasi dapat berfokus pada penampungan hasil bumi masyarakat, para pengurus diberikan keleluasaan untuk mengembangkan unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
“Silakan baca dengan saksama isi akta itu, ruang geraknya sudah ada di dalam. Kami hanya membukakan jalan, selanjutnya masyarakat bebas mengembangkannya dengan gaya mereka sendiri,” jelasnya.
Alpius juga mendorong pengurus koperasi mulai membangun kemandirian dengan menyiapkan sarana usaha, seperti kios maupun tempat penampungan hasil bumi. Menurutnya, kesiapan kelembagaan dan aktivitas usaha yang nyata akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mencontohkan, koperasi yang telah memiliki tempat usaha dan mampu mengelola hasil bumi masyarakat dapat menjadi mitra potensial bagi dinas teknis, termasuk Dinas Pertanian.
“Kalau hari ini mereka kemas dengan baik, lalu ke depan sudah siapkan semacam kios atau tempat penampungan, kami sangat terbuka untuk diajak bekerja sama. Bahkan, dinas-dinas lain seperti Dinas Pertanian pasti akan datang melirik dan membantu karena melihat kelompoknya sudah siap dan jelas,” pungkasnya.
Selain itu, Alpius berharap koperasi konsumen tersebut mampu mengembangkan potensi komoditas unggulan di wilayah masing-masing, termasuk mengumpulkan dan memasarkan hasil produksi masyarakat agar memiliki nilai ekonomi lebih baik.
Ia juga mengajak generasi muda Papua Pegunungan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk mengembangkan usaha pertanian dan memanfaatkan lahan kebun di kampung masing-masing.
Untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan pembentukannya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan berencana melakukan pemantauan ke delapan kabupaten guna melihat secara langsung aktivitas serta pengelolaan koperasi.
Melalui pemberian akta notaris secara gratis ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap 150 koperasi konsumen berbasis jemaat tersebut tidak berhenti pada kepemilikan badan hukum, tetapi mampu berkembang menjadi wadah usaha produktif, membuka akses kerja sama lintas dinas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari kampung dan lingkungan jemaat.
Penyerahan akta notaris berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Hom-Hom, Wamena, Kamis (12/11/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat jemaat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, mengatakan fasilitasi akta notaris tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi koperasi agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara resmi dan lebih terorganisasi.
Menurutnya, koperasi konsumen yang dibentuk melalui lingkungan jemaat memiliki karakteristik berbeda dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jika Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan wilayah administrasi desa atau kelurahan, koperasi konsumen ini tumbuh dari lingkungan jemaat gereja.
Alpius berharap keberadaan koperasi tersebut tidak hanya sebatas memiliki legalitas, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong setiap koperasi untuk mengelola potensi komoditas unggulan di wilayah masing-masing, termasuk mengumpulkan dan memasarkan hasil produksi masyarakat.
“Harapan kami, koperasi ini bisa berkembang dan menjadi wadah untuk mengelola potensi komoditas lokal. Hasil produksi masyarakat dapat dikumpulkan melalui koperasi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Alpius juga mengajak generasi muda Papua Pegunungan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk mengembangkan usaha pertanian dan memanfaatkan lahan kebun di kampung masing-masing.
Ia menegaskan, Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan koperasi di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
‘Pemerintah akan mengunjungi masing-masing wilayah untuk melihat secara langsung aktivitas dan pengelolaan koperasi,” ujarnya.
Melalui pemberian akta notaris secara gratis ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap 150 koperasi konsumen berbasis jemaat tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dari kampung dan lingkungan jemaat.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
