JAYAPURA, NIRMEKE.COM — Sejumlah mahasiswa asal Wilayah Adat Wio yang tergabung dalam perwakilan Mahasiswa Wio mendesak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membuka informasi secara transparan terkait penyaluran bantuan beras, pelantikan pejabat definitif, keterwakilan masyarakat Wio dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian kewenangan antara bupati dan wakil bupati.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap dalam jumpa pers yang digelar di Kota Jayapura, Rabu (11/11). Mahasiswa menilai sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah perlu segera mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Pertama, transparansi penyaluran bantuan beras.
Mahasiswa mendesak Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya memberikan klarifikasi terbuka mengenai penyaluran bantuan beras dari Kementerian Pangan dengan total kuota yang disebut mencapai 141,9 ton.
Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan mekanisme penyaluran, sasaran penerima, serta realisasi distribusi bantuan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Kedua, pelantikan pejabat OPD definitif.
Mahasiswa meminta Bupati Jayawijaya segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt.).
Menurut mereka, kepastian jabatan diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan maksimal.
Ketiga, perhatian terhadap keterwakilan masyarakat Wio.
Mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan perhatian dan ruang keterwakilan yang layak bagi masyarakat Wio dalam komposisi struktur kelembagaan OPD.
Mereka berharap kebijakan penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah turut mempertimbangkan keterwakilan masyarakat dan prinsip keadilan.
Keempat, transparansi pembagian kewenangan bupati dan wakil bupati.
Mahasiswa meminta Bupati Jayawijaya menjalankan pembagian kewenangan secara terbuka dengan rasio 60:40 sebagaimana yang mereka tuntut, serta merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Mereka berharap pembagian kewenangan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Melalui empat tuntutan tersebut, perwakilan Mahasiswa Wio meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera memberikan tanggapan dan menindaklanjutinya secara serius.
Mereka menegaskan bahwa transparansi, kepastian tata kelola pemerintahan, serta keterwakilan masyarakat merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.(*)
Pewarta: Agus Wilil
