WAMENA, NIRMEKE.COM — Hamka Yelipele, S.I.Kom., anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan dari Kelompok Kerja (Pokja) Agama Islam, menggelar syukuran bersama keluarga dan masyarakat di Kampung Holima, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (9/10/2026), setelah resmi dilantik sebagai anggota MRP.
Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan melalui tradisi bakar batu. Kegiatan itu tidak hanya dihadiri keluarga dan umat Islam, tetapi juga masyarakat Kristen Protestan dan Katolik sebagai bentuk kebersamaan antarumat beragama.
Dalam wawancara dengan wartawan, Hamka mengatakan pelantikan tersebut merupakan akhir dari proses panjang yang telah dilalui bersama timnya. Ia mengaku sempat kehilangan harapan karena proses yang berjalan berlarut-larut.
“Prosesnya panjang. Semangat saya bersama teman-teman tim sempat terasa terhenti secara perlahan, bahkan kami sempat berpikir bahwa hal ini tidak akan terjadi. Namun, Tuhan luar biasa. Ternyata Tuhan punya rencana, dan hari ini kami bersyukur karena akhirnya bisa terjadi,” kata Hamka.
Ia mengungkapkan rasa syukur karena perjuangan yang sebelumnya dianggap sulit kembali menemukan jalan hingga dirinya resmi dilantik.
Menurut Hamka, proses tersebut menjadi pengalaman penting karena perjuangan yang dimulai dari tingkat masyarakat akar rumput akhirnya mencapai tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
Dorong Kerja Sama Lintas Agama dan Adat
Sebagai anggota MRP dari Pokja Agama Islam, Hamka menyadari bahwa dirinya menempati satu-satunya kursi yang mewakili kelompok tersebut. Karena itu, ia berharap dapat membangun kolaborasi dengan anggota Pokja Agama lainnya, termasuk perwakilan Kristen Protestan, Katolik, dan agama-agama lain.
Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas agama penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas di Papua Pegunungan.
Hamka juga menyoroti pentingnya hubungan antara lembaga agama dan lembaga adat, terutama setelah pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Menurutnya, masyarakat asli Papua tidak dapat dipisahkan dari adat dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, hak-hak adat dan kepentingan umat beragama perlu diperjuangkan secara bersama.
“Sebagai orang asli Papua, kita sangat melekat dengan budaya dan kebiasaan. Harapan saya, Pokja Agama dan adat bisa berkolaborasi supaya hak-hak adat dan hak-hak agama dapat diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Hamka menjelaskan, amanah yang diberikan oleh para tokoh organisasi keagamaan, khususnya umat Islam, harus dijalankan dengan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh perhatian dan pelayanan yang setara dari pemerintah daerah.
“Kita hadir di sana untuk menyuarakan umat supaya mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama seperti teman-teman dari agama lain,” katanya.
Koordinator Pemenangan Ungkap Perjalanan Panjang Sengketa
Sementara itu, Ewin Kuwan, S.H., M.H., selaku koordinator pemenangan Hamka Yelipele, menjelaskan bahwa proses pemilihan anggota MRP tersebut telah berlangsung sejak 2023 hingga 2024.
Menurut Ewin, Hamka mengikuti tahapan seleksi sejak awal hingga akhir. Namun, dalam perkembangan berikutnya, nama yang tercantum dalam surat keputusan (SK) pengangkatan dan dilantik saat itu adalah Ismail Asso.
Ewin menduga perubahan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik dan persoalan kompensasi tanah adat untuk pembangunan Kantor Gubernur di Welesi. Dugaan itu disampaikan Ewin berdasarkan pengetahuannya mengenai proses yang berlangsung.
Ewin mengatakan, pihak Hamka kemudian menempuh jalur hukum dengan meminta pendampingan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), termasuk pendampingan dari Anum Siregar sebagai pengacara.
Ia menyebut proses hukum tersebut berlanjut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, proses banding di Manado, hingga Mahkamah Agung (MA). Menurut Ewin, pihak Hamka memperoleh putusan yang menguntungkan di PTUN Jayapura dan kemudian di MA, meskipun prosesnya sempat menghadapi upaya hukum lanjutan berupa peninjauan kembali (PK).
Ewin menilai proses panjang tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya transparansi dalam penetapan anggota MRP.
“Siapa pun yang menjadi anggota MRP Pokja Agama Islam merupakan representasi umat Islam, dan kami semua mendukung. Masyarakat, pemuda, dan intelektual mendukung. Namun, kami ingin semua proses berjalan transparan,” ujar Ewin.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya memutus hubungan persaudaraan di antara tokoh dan masyarakat Muslim di Papua Pegunungan.
Menurutnya, anggota MRP dari Pokja Agama Islam harus mampu menjalankan tugas dengan memperhatikan kebutuhan umat, khususnya di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Ewin berharap Hamka dapat memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, infrastruktur, serta pelayanan keagamaan.
“Kami berharap setelah dilantik oleh Bapak Gubernur, Hamka bisa memperhatikan umat di sini, terutama dari segi pendidikan, pembiayaan, infrastruktur, dan berbagai keluhan masyarakat lainnya,” katanya.
Keluarga Harap Hamka Bawa Perubahan
Salah satu anggota keluarga, Ibrahim Yelipele, yang juga merupakan adik Hamka, mengungkapkan kebahagiaannya karena keluarga dan masyarakat Kampung Holima dapat menyaksikan pelantikan tersebut setelah melalui proses panjang.
Ia mengatakan syukuran melalui tradisi bakar batu menjadi ungkapan rasa syukur keluarga sekaligus momentum mempererat persaudaraan lintas agama.
“Kami keluarga besar merasa senang. Karena itu, kami membuat acara syukuran dalam bentuk bakar batu. Dalam acara ini bukan hanya umat Muslim, tetapi ada juga saudara-saudara dari Protestan dan Katolik. Setiap acara, kami selalu kompak,” ujar Ibrahim.
Ia menambahkan, keluarga dan masyarakat berharap kehadiran Hamka di MRP dapat membawa perubahan bagi kampung-kampung yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pelayanan.
Salah satu harapan yang disampaikan adalah perhatian terhadap pembangunan dan keberlanjutan tempat ibadah, termasuk musala yang pembangunannya terhenti.
“Kami sebagai umat Muslim berharap segala ketertinggalan di kampung, termasuk musala yang pembangunannya sudah terhenti atau belum berjalan, bisa diperhatikan oleh abang Hamka. Semoga apa yang dilakukan dapat membawa perubahan besar bagi kami,” katanya.
Pelantikan Hamka Yelipele kini membawa harapan baru bagi keluarga dan masyarakat yang mendukungnya. Mereka berharap amanah sebagai anggota MRP Papua Pegunungan dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam sekaligus memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh masyarakat.(*)
Pewarta: AK/CR
