Wamena, nirmeke.com – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Benny Mawel mengajak masyarakat Papua Pegunungan di 8 kabupaten untuk mengawal ketat hak pilih suaranya hingga ke tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sesuai pengalaman di lapangan, menurut Mawel banyak terjadi manipulasi data suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Rakyat tidak boleh puas dengan C1 hasil. Rakyat harus pastikan C1 hasil masuk ke aplikasi Sirekap. Rakyat harus memastikan data yang masuk ke sirekap data hitungan bersama di TPS, bukan data bayangan. Kalau tidak masuk ke sirekap dengan alasan jaringan, rakyat harus kawal suaranya dari TPS ke PPD hingga ke KPU,” tegas Mawel perwakilan Agama Katolik.
Mawel menjelaskan, setelah pencoblosan banyak informasi beredar di media sosial terkait hasil Quick Count dari masing-masing kandidat saling klaim kemenangan ini sangat rentan sekali terjadi gesekan di masyarakat.
“Terutama di kabupaten Jayawijaya setiap tim pendukung saling klaim kemenangan, padahal hasil dari KPU secara resmi belum diumumkan. Jangan saling klaim, biarkan proses ini berjalan dan tugas rakyat untuk kawal agar suara yang disalurkan tidak dimanipulasi,” ujarnya.
Rakyalah yang Pantas Menyatakan Pemimpin Pilihannya Kepada Publik
Benny Mawel meminta kepada semua tim kemenngan untuk tidak saling klaim yang berdampak pada memberikan harapan palsu kepada rakyat. Sebab rakyatlah yang pantas menyatakan pemimpin pilihannya kepada publik, rakyatlah yang tahu pemimpin pilihannya untuk memimpin Jayawijaya 5 tahun ke depan dan Papua Pegunungan.
“Karena itu, Rakyat yang telah memilih pemimpin tidak boleh tinggalkan TPS, meninggalkan KPPS melakukan perhitungan sendiri. Rakyat tidak boleh membiarkan pemimpin pilihan ditengah saling klaim kemenangan, pilihan rakyat. Rakyat harus pastikan pemimpin pilihannya masuk dalam lembaran C1 hasil,” himbaunya.
Dari pengalaman Pilkada 2023 kemarin, menurut Mawel, banyak terjadi perubahan suara rakyat di tangan penyelenggara, sehingga rakyat harus melakukan pengawalan ketat karena ada potensi perubahan ini bisa terjadi di tengah jalan.
“Saya bisa menduga ada pontensi penyelenggaraan bisa merubah kemenangan pemimpin pilihan rakyat. Alasannya atau indikatornya jelas, tidak ada perhitungan cepat dari TPS atau quick qount, tidak ada input ke sirekap karena alasan jaringan, dan pendukung kandidat telah saling klaim kemenangan,” ujarnya.
Indikasi Perubahan Pilihan Rakyat di Jayawijaya
Menurut Mawel, Perubahan pilihan rakyat ke pilihan penyelenggaraan berpotensi merusak proses demokrasi yang telah berjalan dengan aman dan damai. Rakyat bisa marah kepada siapapun yang dianggap menghalangi pemimpin pilihannya. Perlu upaya menghindari rakyat marah.
“Kita harap penyelengaraan fokus kawal pilihan rakyat, tanpa mendengar bisikan orang dekat. Biarkan orang dekat, janji politik, sebaik-baik dia berbisik, tidak boleh mempengaruhi dan menghalangi pemimpin pilihan rakyat. Karena rakyat telah memberikan sebagian kebebasan untuk pemimpin melaksanakan kebijakan dalam rangka melindungi diri dan hak miliknya 5 tahun ke depan,” pesannya. (*)
