Wamena, nirmeke.com – Pemilik hak ulayat di Distrik Wouma dan Walesi yang selama ini aktif mengadvokasi penolakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, menyerukan agar isu lahan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Meki Wetipo, perwakilan pemilik hak ulayat, menanggapi pemberitaan di salah satu media yang menyebutkan adanya klaim dari suku besar Assotipo di Jayawijaya terkait rencana gugatan terhadap DPRK dan DPRP jalur Otsus. Ia menegaskan bahwa perjuangan penolakan pembangunan kantor gubernur tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik.
“Kami menemukan pernyataan yang menggunakan nama Molama dan perjuangan penolakan Kantor Gubernur sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan kursi DPR, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini tidak dapat diterima,” ujar Wetipo.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kantor gubernur akan tetap ditolak jika aspirasi masyarakat tidak diakomodasi secara adil. “Kami ingin mengklarifikasi bahwa teman-teman dari Assotipo tidak boleh menggunakan isu lahan di Wouma dan sekitarnya untuk kepentingan politik,” tambahnya.
Menurut Wetipo, lahan tersebut merupakan sumber pangan lokal yang menopang ekonomi masyarakat Wamena. “Penolakan ini murni untuk melindungi lahan garapan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, bukan hanya di Wouma dan Walesi, tetapi juga kerabat dari berbagai wilayah Papua Pegunungan,” jelasnya.
Senada dengan Wetipo, Bonny Lanny, pemilik hak ulayat Walesi, menegaskan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama 3-4 tahun dan tidak berkaitan dengan ambisi politik. “Kami hanya ingin menyelamatkan kebun masyarakat. Jika ada pihak yang menggunakan isu ini untuk kepentingan politik, kami minta mereka berhenti,” tegasnya.
Lanny juga mengkritik pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan masyarakat tanpa keterlibatan nyata. “Kami tidak mengenal mereka. Kami minta mereka berhenti,” katanya.
Meski mengaku sebagai korban ketidakadilan seleksi DPRK jalur pengangkatan, Lanny menegaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan isu lahan untuk kepentingan pribadi. “Saya berharap pemerintah tidak terpengaruh oleh hasutan yang bertujuan membatalkan pembangunan kantor gubernur,” ujarnya.
Lanny menambahkan bahwa masyarakat akan terus mempertahankan lahan tersebut sebagai sumber penghidupan bagi berbagai suku di Wamena. “Lahan ini adalah sumber pangan yang penting bagi banyak orang, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutupnya.(*)
