Wamena, nirmeke.com — Masyarakat Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, menyatakan penolakan terhadap kehadiran lebih dari 200 personel militer organik yang menempati kantor distrik tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah setempat.
Penolakan ini disampaikan dalam forum terbuka yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan TNI, pada Sabtu (28/6/2025).
Sekretaris GMNI Jayawijaya, Hengky Hilapok, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa keberadaan aparat TNI dalam jumlah besar telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kehadiran militer secara besar-besaran tanpa pemberitahuan resmi telah menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Rakyat Ibele bukan teroris. Kami ingin kehidupan sipil yang damai,” tegasnya.
Menurut Hengky, aparat masuk ke wilayah Ibele tanpa menunjukkan surat perintah dari Presiden maupun Bupati Jayawijaya. Bahkan, sejumlah anggota militer dilaporkan telah menyebar ke kampung-kampung di sekitar distrik, yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat sipil.
Motif Kehadiran Militer Dipertanyakan
Dalam pertemuan terbuka itu, pihak militer menyebut kehadiran mereka untuk mendukung pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan. Namun, masyarakat menilai alasan tersebut tidak berdasar karena tidak ada program pembangunan infrastruktur pemerintah yang tercatat untuk wilayah Ibele tahun ini.
“Motif mereka tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang sah. Ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan semangat demokrasi,” ujar Hengky.
Penolakan terhadap keberadaan militer juga disampaikan oleh Kepala Distrik, sepuluh kepala kampung, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta tokoh-tokoh lokal yang hadir dalam forum tersebut. Mereka menilai bahwa penyelesaian masalah Papua seharusnya dilakukan melalui pendekatan dialog dan kesejahteraan, bukan kekuatan bersenjata.
Bupati Dukung Sikap Warga
Dalam forum audiensi yang sama, Bupati Jayawijaya dikabarkan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat. Ia berjanji akan menyampaikan permintaan warga agar pasukan militer organik segera ditarik dari wilayah Ibele.
Masyarakat Ibele juga meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk segera mengambil langkah konkret menghentikan pendekatan militeristik di wilayah sipil Papua.
“Kami minta Presiden dan Bupati segera tarik pasukan dari tanah adat kami,” pungkas Hengky.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI terkait status keberadaan pasukan di Ibele. Warga berharap agar keberadaan aparat keamanan di wilayah mereka tidak berlangsung lama dan tidak menjadi ancaman bagi ketentraman sipil.(*)
Laporan Jurnalis Warga
