Wamena, nirmeke.com – DPRD Jayawijaya kembali menerima kedatangan masyarakat Wouma dan Walesi sebagai pihak yang kontra atau menolak penempatan kantor Gubernur Papua Pegunungan. DPRD akan dan pemerintah Jayawijaya akan berupaya bertemu pemprov dan Gubernur Guna memediasi persoalan tersebut.
Matias Tabuni Ketua DPR Jayawijaya mengatakan kedatangan, masyarakat merupakan pihak kontra atau menolak, mereka menyampaikan tanah walesi maupun Wouma merupakan tempat perekonomian.
DPRD Jayawijaya Bakal Bertemu Pemprov Terkait Penolakan Pembangunan Kantor Gubernur PP di Wouma dan Walesi.
” Kami sebagai Wakil Rakyat dan disini tempatnya sampaikan aspirasi, sehingga kami menerima mereka tadi, mereka sampaikan penolakan karena disana tempat perkebunan, dari situ mereka hidup dan hidup sampai saat ini,” jelas Tabuni.
Sesuai dengan kapasitas DPRD Jayawijaya, sesunguhnya tidak ada kewenangan untuk memanggil Gubernur maupun pemerintah Provinsi, namun karena aspirasi rakyat kami juga sehingga kami menerima.
“Sesuai aspirasi, DPRD dan Bupati Jayawijaya akan sampaikan ke Pemprov atau Gubernur untuk duduk bersama mencari jalan keluar,”katanya.
Soal ini, kata dia, harus ada mediasi oleh pemda Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan.
” Jangan lagi terjadi pertumpahan darah diatas tanah ini, sudah cukup, kita sama sama cari solusi, jangan sampai terjadi seperti yang dibicarakan dari kepala suku Wouma dan Walesi,” jelasnya.
Kepala Suku Walesi Markus Lani mengatakan, kami tidak akan pindah kami disitu sampai mati.
“Saya ke Maima pasti akan ditolak karena tidak punya tanah disana, kemanapun saya pergi, karena tidak punya lahan pasti saya akan tolak juga. Kami menolak sampai kami mati, demi hidup anak cucu kami atas tanah Wouma dan Walesi,” tegasnya.
Walau tanah tidak subur, disitu tempat hidup kami, disitu tempat dari berbagai suku untuk berkebun.
“Tanah tidak subur tapi, ya kami hidup dari situ, banyak suku yang datang berkebun, harus selamatkan mama kami apa pun caranya hingga nyawa kami tidak papa ,” katanya.
Senada dikatakan Ruben Wetipo kepala suku Wouma mengatakan, semua ruang ditutup untuk menyampailan aspirasi terpaksa kami datang ke DPRD Jayawijaya untuk fasilitasi kami ketemu Gubernur, pemerintah provinsi dan pihak pro.
” Kami minta supaya DPRD Jayawijaya fasilitasi kami untuk bertemu Gubernur, pihak yang membangun kantor Gubernur,” katanya. (*)
Sumber: Kawattimur.id
