Jayapura, nirmeke.com – Mendukung pemekaran Daerah Otonomi Batu (DOB) tujuh provinsi di tanah Papua, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe telah menghianati aspirasi mayoritas rakyat west Papua yang dengan terang-terangan menolak DOB dan Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2.
Hal tersebut di tegaskan Ambrosius Mulait, Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se – Indonesia (AMPTPI), kepada media, nirmeke.com. Minggu, (19/6/2022).
AMPTPI menilai semenjak Lukas Enembe jadi Gubernur, kebijakannya selalu kontroversial dengan kebijakan pemerintah Pusat di Jakarta selama ini, dimana selama dua periode LE sebagai kepala daerah punya peran penting mengamankan dan melindungi rakyat Papua.
“Namun nyatanya kini LE memanfaatkan rakyat Papua demi kekuasaanya, terbukti dengan nyata-nyata Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, M. Tito Karnavian mendukung dan menyepakati rencana pemekaran tujuh Provinsi di Tanah Papua, sesuai dengan jumlah wilayah adat yang ada,” kata Mulait yang juga mantan Tapol Papua ini.
AMPTPI menilai Lukas Enembe tidak memiliki moral atas rakyat Papua, dimana rakyat Papua dijadikan objek atas kepuasan, kekuasan dirinya. Nafsu kekuasaan Lukas Enembe telah terbukti di akhir massa jabatannya, dimana menunjukan perilaku yang disembunyikan selama ini dengan mendukung pemekaran 7 daerah Otonomi Baru.
“Padahal Lukas sangat sadar bahwa jumlah populasi atau penduduk orang Papua, 2,1 juta. jumlah populasi orang Papua tersebut LE umumkan di tahun 2021, pasca PON Papua dengan dalil orang Papua menuju Genoside,” beber Mulait.
Bahwa jumlah Penduduk yang disampaikan Lukas enembe, kata Mulait, benar adanya, tetapi Lukas turut ambil bagian dalam program pendudukan pemerintah Indonesia di west Papua, dengan mengusulkan 7 daerah pemekaran provinsi baru di Papua.
“Saya mengutuk keras Gubernur Lukas Enembe, yang mana mengetahui jumlah penduduk orang Papua sebagai bangsa minioritas di Indonesia tetapi mendukung kebijakan DOB 7 wilayah Adat, dimana Lukas turut andil dalam mendukung investasi ( kapitalisme) Jakarta dan Internasional melalui Otsus dan BOB di Papua.
Mulait menegaskan, Lukas Enembe tidak sadar bahwa di Papua itu kepemilikan tanah, milik sub suku atau klen, bukan perseorangan, tetapi Lukas Enembe abaikan aspirasi ribuan orang rakyat West Papua turun jalan tolak kebijakan pendudukan Indonesia melalui Otsus dan DOB di West Papua.
“Lukas Enembe tidak berbedah dengan klonialisme Indonesia di Papua yang terus menjajah orang Papua dengan kebijakan yang akan mengmarginalisasi orang asli pribumi Papua. Lukas Enembe harus tau diri bahwa tanah Papua milik rakyat bukan milik seoroang dirinya,” tegas Mulait.
AMPTPI juga menegaskan apa yang mau dibanggakan kebijakan Lukas Enembe, Tito karnavian, Jokowi atas Papua, kebijakan mereka penuh dengan tipu daya, untuk merebut kekayaan orang Papua dengan dalil kesejateraan dan kepentingan negara.
“Kalo jadi politisi harus memihak pada rakyat, karena rakyat lah yang memberikan suara untuk menduduki jabatan tertentu untuk meneruskan aspirasi, bukan memanfaatkan jabatan lalu menindas rakyat demi kepentingan,” tutur Mulait.
Kata Mulait, fakta bahwa rakyat Papua menolak kebijakan Pemekaran DOB dan Otsus karena akan mengacam eksintensi kehidupan mereka (OAP) di masa akan datang, tetapi orientasi pejabat Papua lebih mengamankan diri dan menjilat Jakarta ketimbang, berpihak pada Rakyat.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di Tanah Papua, sesuai dengan jumlah wilayah adat yang ada.
Kesepakatan ini setelah adanya pertemuan tertutup antara Mendagri dan Gubernur Papua di Kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (17/6) kemarin.
Usai pertemuan, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, sejak tahun 2014 pihaknya sudah pernah mengajukan pemekaran tujuh provinsi di Papua berdasarkan wilayah adat kepada pemerintah pusat.
“Ya harapannya ketika pemekaran ini terjadi maka otomatis diikuti dengan percepatan pembangunannya dan kebijakan anggarannya,” ungkap Gubernur Enembe. (*)
