Wamena, nirmeke.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Wamena bersama rakyat Papua memperingati 63 tahun Perjanjian New York 1962 di Kantor KNPB setempat, Jumat (15/8/2025). Peringatan ini diisi dengan pembacaan situasi dan diskusi sejarah perjanjian, berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.20 WIT.
Sekretaris KNPB Wilayah Balim, Wenealem Kabak, mengatakan Perjanjian New York 1962 cacat hukum dan moral karena dibuat tanpa melibatkan orang Papua sebagai pemilik hak atas tanah dan wilayah tersebut.
“Perjanjian ini tidak sah bagi rakyat Papua karena kami tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya,” ujarnya.
Lima Tuntutan KNPB Wilayah Balim
Dalam peringatan tersebut, KNPB Wilayah Balim menyampaikan lima tuntutan utama:
- Pemerintah Indonesia, Belanda, dan PBB meninjau kembali Perjanjian New York 1962.
- PBB bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua.
- PBB mengirim tim independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat akibat konflik bersenjata di Papua.
- Pemerintah Indonesia menarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya.
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kapolres, dan Dandim menarik pasukan militer yang menetap di Distrik Ibele, Tailarek Walaik, dan 40 distrik lainnya.
Latar Belakang Perjanjian New York 1962
Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB, New York, melibatkan Indonesia dan Belanda dengan mediasi Amerika Serikat dan PBB. Kesepakatan tersebut mengatur pemindahan administrasi Papua Barat dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.
Salah satu poin pentingnya adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969. Namun, pelaksanaan Pepera dinilai menyimpang dari prinsip “satu orang satu suara” karena hanya melibatkan sekitar 1.025 wakil rakyat yang dipilih dan dimusyawarahkan di bawah pengawasan militer. Kritik terhadap perjanjian ini telah lama disuarakan berbagai kelompok di Papua karena dianggap menjadi akar konflik berkepanjangan.
Namun, pemerintah Indonesia selama ini menegaskan bahwa hasil Pepera 1969 telah sah secara hukum nasional dan diakui PBB, sehingga integrasi Papua ke dalam NKRI dianggap final.
Pemerintah menilai Perjanjian New York 1962 sebagai keberhasilan diplomasi yang mengakhiri kolonialisme Belanda di Papua dan menjadi dasar pembangunan di wilayah tersebut. Meski demikian, kritik terhadap proses dan hasil perjanjian terus muncul, terutama dari kelompok pro-kemerdekaan yang menilai mekanisme Pepera tidak demokratis dan dilaksanakan di bawah tekanan militer.(*)
Pewarta: Grace Amelia
