Jayapura, Nirmeke.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Pemuda Katolik Dekenat Pegunungan Tengah (IPMPKDPT) di Jayapura menyatakan sikap menolak keterlibatan organisasi mereka sebagai peninjau dalam kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Badan Pengurus bersama para senior IPMPKDPT di kawasan Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Jumat (19/12/2025). Penolakan ini didasari atas klaim keterlibatan yang dinilai sepihak tanpa adanya koordinasi dengan pengurus organisasi.
Mempertanyakan Legalitas dan Atribusi Ketua I IPMPKDPT, Ricky Hubi, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar keterlibatan tersebut, terutama terkait pendaftaran organisasi di Kesbangpol Jayawijaya.
“Sejak kapan IPMPKDPT terdaftar di Kesbangpol Jayawijaya? Jikalau memang sudah lama terdaftar, maka di kepengurusan siapa yang mendaftarkan? Ini harus jelas,” tegas Ricky.
Ia juga menyoroti potensi adanya penyalahgunaan nama organisasi untuk kepentingan anggaran atau dana hibah. “Jika memang sudah terdaftar lama, selama ini ke mana dana hibahnya? Jangan sampai ada kepentingan sesaat dan tiba-tiba melibatkan kami sebagai peninjau hanya saat ada kegiatan seperti ini,” tambahnya.
Tuntutan Transparansi Senada dengan hal tersebut, Senior IPMPKDPT Terianus Siep menekankan pentingnya transparansi dalam berorganisasi agar tidak ada pihak yang memanfaat momen untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, pencatutan nama organisasi secara mendadak telah memicu ketidakpuasan di internal Badan Pengurus.
“Hal seperti ini perlu ada kejelasan. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh satu atau dua orang saja. Kami ingin semuanya berjalan transparan agar generasi mendatang mengetahui prosedur yang benar demi kepentingan bersama,” ujar Terianus.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar koordinasi antarlembaga atau organisasi dilakukan secara resmi dan terbuka, bukan dilakukan secara sepihak di waktu yang mendesak. (*)
Pewarta: Agus Wilil
