Denpasar, nirmeke.com — Front Anti Investasi dan Militerisme Bali menyatakan penolakan tegas terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan pemerintah pusat di wilayah adat Hubula, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pernyataan sikap tersebut dibacakan pada Senin (17/11/2025), di Denpasar.
Dalam keterangan resminya, kelompok ini menilai PSN cetak sawah seluas 2.000 hektare di lima distrik—Kurulu, Pisugi, Witawaya, Libarek, dan Piramid—berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan mengancam kelestarian ruang hidup masyarakat Hubula di wilayah Lapago.
“Tanah di Lapago bukan tanah kosong. Itu wilayah adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang harus dihormati,” demikian kutipan pernyataan mereka.
Front Anti Investasi dan Militerisme Bali juga meminta pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk tidak menjadi fasilitator proyek tersebut. Mereka menegaskan perlunya penghentian seluruh proses persiapan dan sosialisasi PSN di Jayawijaya.
Selain itu, kelompok ini mendesak pemerintah pusat agar tidak memaksakan proyek strategis nasional masuk ke Jayawijaya tanpa dialog dan persetujuan masyarakat adat setempat.
“Sebagai komponen intelektual muda yang peduli terhadap kelestarian adat, lingkungan, dan keadilan sosial, kami menolak PSN karena bertentangan dengan hukum adat dan berpotensi memicu konflik sosial,” tulis mereka.
Dalam pernyataannya, kelompok ini juga mengajak DPRD kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, LSM, serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersatu menolak PSN di wilayah adat Hubula.
Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa tanah adat merupakan identitas masyarakat Hubula dan tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kosong untuk kepentingan investasi.
“Tanah adalah identitas dan kehidupan. Lapago bukan tanah kosong. Jayawijaya bukan tanah kosong,” demikian pernyataan itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait penolakan tersebut.(*)
