ANTALYA, NIRMEKE.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyuarakan penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, dan ekspansi investasi yang dinilai mengancam hutan serta ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua.
Melalui siaran pers bertajuk “Papua Bukan Tanah Kosong (West Papua Is Not Empty Land) dan Papua Bukan untuk Dijual (West Papua Is Not For Sale)” yang diterbitkan di Antalya, 9 November 2026, WALHI Papua mendesak Pemerintah Indonesia membawa persoalan lingkungan dan hak masyarakat adat Papua ke forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31.
WALHI Papua menilai Papua merupakan salah satu bentang hutan tropis terpenting yang masih tersisa di Indonesia. Hutan Papua memiliki fungsi ekologis sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup dan identitas masyarakat adat yang diwariskan lintas generasi.
Namun, kondisi tersebut kini berada di bawah tekanan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan skala besar, Proyek Strategis Nasional (PSN), pertambangan, serta eksploitasi energi fosil.
Menurut WALHI Papua, investasi yang selama ini dijanjikan membawa pertumbuhan ekonomi justru meninggalkan persoalan deforestasi, abrasi pesisir, pencemaran sungai, kebakaran hutan dan lahan, serta hilangnya ruang hidup masyarakat adat.
“Papua bukan tanah kosong. Tanah adat bukan untuk dijual. Kehidupan tidak bisa diperdagangkan. Hutan bukan komoditas karbon dan laut bukan lahan investasi,” demikian penegasan WALHI Papua dalam siaran pers tersebut.
WALHI juga menyoroti dampak perubahan iklim yang diperparah fenomena El Niño, kebakaran hutan, serta konversi mangrove dan lahan basah pesisir menjadi tambak. Kondisi ini dinilai memperburuk emisi karbon dan merusak keseimbangan tata air di wilayah Papua.
Deforestasi dan Ancaman terhadap Taman Nasional Wasur
Dalam siaran persnya, WALHI Papua menyebut hasil analisis menggunakan Atlas Nusantara mencatat Indonesia kehilangan tutupan hutan seluas 1.091.197 hektare selama periode Januari hingga 24 Oktober 2026.
WALHI Papua menyoroti kontribusi deforestasi di Papua serta kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke.
Kawasan Taman Nasional Wasur disebut sebagai salah satu benteng konservasi penting sekaligus sumber air bagi masyarakat Merauke. Kawasan ini menjadi habitat bagi 80 jenis mamalia, dengan 32 spesies di antaranya merupakan satwa endemik Papua. Selain itu, terdapat 403 spesies burung, termasuk 74 spesies endemik.
WALHI memperingatkan bahwa kebakaran dan krisis air di kawasan tersebut dapat mengancam keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya.
Abrasi Pesisir dan Kampung Terancam Hilang
Selain persoalan hutan, WALHI Papua menyoroti krisis pesisir di Merauke. Dalam siaran pers tersebut disebutkan abrasi pantai mencapai 7 hingga 20 meter per tahun.
Kampung Wendu disebut menghadapi ancaman kehilangan wilayah akibat abrasi. WALHI juga memperingatkan masuknya air asin ke kawasan Rawa Biru yang merupakan sumber air minum bagi masyarakat Kota Merauke.
Sedikitnya dua kampung disebut terancam terdampak abrasi. Bagi WALHI, kondisi ini menjadi bukti bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan persoalan nyata yang telah dirasakan masyarakat pesisir Papua.
Masyarakat Adat Menanggung Dampak Kerusakan
WALHI Papua menilai masyarakat adat justru menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampak kerusakan lingkungan. Mereka menghadapi ancaman kehilangan tanah, air bersih, sumber pangan, serta identitas dan budaya akibat perubahan bentang alam di wilayah adat.
Dalam siaran pers itu, WALHI menyebut Tanah Papua memiliki tujuh wilayah adat besar, sekitar 250 hingga 300 suku, serta lebih dari 300 bahasa daerah yang menghadapi ancaman kepunahan.
WALHI menilai belum kuatnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi salah satu persoalan mendasar. Akibatnya, masyarakat adat terus menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup di tengah ekspansi investasi dan proyek pembangunan.
Soroti Militerisasi di Wilayah Kaya SDA
WALHI Papua juga mengangkat persoalan kehadiran aparat keamanan dalam konflik agraria dan proyek-proyek ekstraktif. Menurut organisasi lingkungan tersebut, pendekatan keamanan di wilayah kaya sumber daya alam dapat menciptakan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun mendokumentasikan kerusakan lingkungan.
Dalam siaran persnya, WALHI mengutip film dokumenter Pesta Babi yang menyebut jumlah personel TNI di Papua mencapai 56.000 orang.
WALHI menilai keamanan iklim seharusnya dimaknai sebagai perlindungan terhadap pangan, air, tanah, dan keselamatan masyarakat, bukan melalui penambahan kekuatan militer.
Empat Tuntutan WALHI Papua kepada Pemerintah Indonesia
Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI Papua mendesak Pemerintah Indonesia membawa sejumlah tuntutan ke COP31.
Pertama, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merusak melalui penghentian kebijakan dan praktik yang menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, pencemaran, serta memperparah krisis iklim di Tanah Papua. WALHI juga meminta pencabutan izin yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat dan moratorium pembukaan hutan baru untuk perkebunan skala besar, pertambangan, serta PSN ekstraktif di Papua.
Kedua, mengakui dan melindungi hak masyarakat adat sekarang. Pemerintah diminta memberikan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, hutan, pesisir, dan laut. Pengakuan wilayah kelola rakyat, hutan adat, serta wilayah kelola masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelaksanaan hukum, bukan sekadar janji di forum internasional.
Ketiga, mendukung aksi iklim yang dipimpin masyarakat. WALHI meminta pemerintah memperkuat dan memberikan pendanaan langsung bagi inisiatif konservasi, mitigasi, dan adaptasi yang dijalankan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pendanaan tersebut harus transparan, menghormati kedaulatan masyarakat, dan tidak bergantung pada perantara korporasi.
Keempat, menghentikan militerisasi di wilayah kaya sumber daya alam. WALHI mendesak pemerintah mengakhiri pendekatan militeristik dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik agraria di Papua.
WALHI Papua menegaskan COP31 tidak boleh hanya menjadi panggung pencitraan negara dan korporasi melalui berbagai skema perdagangan karbon, offset, maupun komodifikasi alam. Forum iklim internasional tersebut harus menjadi momentum untuk mengoreksi model pembangunan ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat adat.
Bagi WALHI Papua, melindungi hutan Papua berarti melindungi masyarakat adat, hak asasi manusia, keanekaragaman hayati, serta masa depan iklim dunia.
“Masyarakat Adat Papua berhak menentukan nasib sendiri di atas tanah adat Papua,” demikian penegasan WALHI Papua dalam siaran pers tersebut.(*)

