Manokwari, nirmeke.com — Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari menyatakan penolakan terhadap program cetak sawah seluas 2.000 hektare yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan jika dilakukan tanpa perlindungan hak ulayat masyarakat adat Hubula.
Program strategis nasional di sektor pangan ini pertama kali dicanangkan di Wamena pada 6 Mei 2024. Pemerintah menargetkan Jayawijaya sebagai “lumbung pangan” dengan membuka lahan persawahan baru di Distrik Pisugi, Wita-Waya, Kurulu Libarek, dan wilayah sekitarnya.
Ketua Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari, Yulianus Surabut, menegaskan bahwa tanah bagi masyarakat Hubula bukan sekadar ruang produksi ekonomi.
“Tanah bagi masyarakat Hubula adalah mama, sumber hidup yang tidak boleh diperjualbelikan. Proyek ini tidak boleh dipaksakan tanpa menghormati adat dan persetujuan masyarakat,” ujar Yulianus dalam pernyataan resminya.
Mahasiswa menilai pemerintah belum menyelesaikan status tanah secara partisipatif. Masyarakat adat di beberapa kampung memasang papan larangan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas alat berat yang mulai masuk ke wilayah adat.
Sistem Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dinilai tidak dijalankan. Yulianus menyebut pemerintah masih menggunakan pendekatan top–down.
Selain itu, mahasiswa menyoroti DPRK dan DPRP yang belum memberikan respon terkait potensi konflik horizontal akibat proyek ini.
Merujuk pada kajian Universitas Papua (Unipa), wilayah Jayawijaya memiliki curah hujan tinggi, tanah gambut di beberapa titik, serta ekosistem rawa dan daerah resapan air yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan.
“Banjir besar pertengahan 2025 merendam kebun warga dan fasilitas publik. Pemerintah seharusnya belajar dari bencana itu dan fokus pada pemulihan lingkungan sebelum ambisi membangun sawah besar-besaran,” kata Yulianus.
Mahasiswa menilai perubahan sistem pangan dari tanaman lokal ke padi sawah akan mendorong perubahan sosial budaya yang tajam di masyarakat Hubula.
Hasil kajian akademik menunjukkan kampung-kampung di sekitar lokasi rencana proyek belum memiliki kelompok tani formal, penyuluh pertanian masih minim, dan sarana pendukung seperti irigasi, jalan produksi serta gudang belum tersedia.
“Memaksakan cetak sawah dalam kondisi ini hanya akan menimbulkan ketergantungan pada pemerintah dan meningkatkan risiko gagal panen,” tambah Yulianus.
Enam Tuntutan Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari mengajukan seruan sebagai berikut:
- Menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek sampai perlindungan hak ulayat dipenuhi.
- Mengutamakan upaya penanggulangan banjir sebagai program strategis daerah.
- Menyusun Perdasus dan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat dan melakukan pemetaan wilayah adat.
- Membuka dokumen kajian akademik Unipa kepada publik.
- Melaksanakan proses PADIATAPA secara menyeluruh dan terencana.
- Mengintegrasikan peran adat, gereja, dan pemuda dalam seluruh tahapan proyek pemerintah.
Yulianus menegaskan bahwa mahasiswa mendukung ketahanan pangan, tetapi bukan dengan cara mengorbankan tanah adat Hubula.
“Pembangunan harus menghormati budaya dan ekologi Lembah Baliem. Jangan jadikan masyarakat sebagai korban proyek,” tutupnya.(*)
