“Temukan warga sipil trauma, satu korban tewas belum dievakuasi, dan desakan agar pasukan non-organik segera ditarik dari wilayah Papua Pegunungan.”
Lanny Jaya, nirmeke.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan melaporkan situasi kemanusiaan di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, pasca pengeboman oleh aparat militer non-organik pada Minggu (5/10/2025). Laporan tersebut disampaikan setelah tim MRP meninjau langsung lokasi dan bertemu masyarakat serta pemerintah daerah.
Operasi tersebut menyebabkan ribuan warga mengungsi, sejumlah kampung kosong, dan satu korban jiwa dari marga Wenda yang hingga kini belum dievakuasi dari lokasi kejadian.
Sebanyak 12 anggota MRP Papua Pegunungan yang tergabung dalam Tim Pansus HAM Kemanusiaan Situasi Keamanan di Lanny Jaya turun langsung ke lokasi untuk memantau situasi dan mendengarkan kesaksian warga. Mereka adalah Nius Kogoya (unsur adat), Enos Wakerkwa (unsur adat), Ere Wakur (unsur perempuan), Johny G. Wonda (unsur adat), Liinas Gwijangge (unsur adat), Steven Asso (unsur agama), Timotius Yanengga (unsur adat), Saina Kobak (unsur perempuan), Sarah Ita Wahla (unsur perempuan), dan Menase Loho (unsur agama).
Tim berangkat dari Wamena menuju Lanny Jaya pada Sabtu (6/10) pukul 11.00 WIT dan tiba sore harinya.
Setibanya di Lanny Jaya, rombongan MRP menggelar pertemuan dengan Bupati Lanny Jaya, Dandim, dan Kapolres, Forkopimda dan Masyarakat setempat untuk meminta penjelasan resmi terkait laporan masyarakat soal pengeboman.
“Kami menerima laporan dari warga bahwa dua helikopter TNI masuk ke wilayah Melagi dan menjatuhkan bom di sekitar pemukiman. Saat itu masyarakat sedang berada di dalam gereja. Mereka panik dan lari menyelamatkan diri,” ungkap salah satu anggota MRP Papua Pegunungan usai pertemuan, Rabu (8/10/2025).
Menurut laporan warga yang diterima MRP, pengeboman dilakukan dua kali: pertama di pemukiman warga dan kedua di hutan tempat warga bersembunyi. “Sampai sekarang jenazah korban dari marga Wenda belum diambil. Dibiarkan membusuk di tempat kejadian,” lanjutnya.
Namun, MRP menilai penjelasan pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak transparan.
“Bupati, TNI, dan Polri menyampaikan bahwa Lanny Jaya aman-aman saja, padahal fakta di lapangan menunjukkan masyarakat jadi korban,” tegas anggota MRP.
Kunjungan Kemanusiaan, Bukan Politik
MRP Papua Pegunungan menegaskan bahwa kunjungan mereka murni untuk kemanusiaan, bukan untuk kepentingan politik. Sebagai lembaga kultur, MRP berlandaskan tiga prinsip utama: keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
“Kami tidak berpihak kepada pemerintah atau aparat mana pun. Kami datang untuk memastikan kondisi masyarakat di lapangan dan menyuarakan hak-hak mereka,” ujar salah satu anggota MRP.
Selain berdialog dengan aparat, tim MRP juga melakukan wawancara dengan tokoh kampung, kepala adat, dan masyarakat terdampak. Mereka mengumpulkan foto, rekaman, dan dokumentasi video untuk dilaporkan ke pimpinan MRP Papua Pegunungan.
Dari pemantauan, MRP menemukan adanya pergerakan kendaraan taktis dan pasukan non-organik yang terus keluar masuk wilayah setiap malam.
“Setiap malam ada lima sampai enam mobil militer masuk ke daerah, tapi pemerintah seolah tidak tahu, bahkan terkesan menutup-nutupi,” kata anggota MRP lainnya.
Suara Pokja Perempuan: Tarik Pasukan Non-Organik
Anggota MRP Papua Pegunungan dari Pokja Perempuan, Ere Wakur, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi masyarakat di Distrik Melagi dan Merenggineri yang mengalami trauma berat akibat operasi militer.
“Kami mohon kepada pemerintah agar pasukan non-organik segera ditarik dari wilayah ini. Masyarakat di kampung dan di hutan-hutan hidup tidak nyaman. Mereka hanya ingin cari makan, tapi malah dikejar-kejar,” ujar Ere Wakur.
Menurutnya, kondisi masyarakat kini sangat tegang. “Di Lobanggong, Merenggineri, dan Melagi, warga trauma besar. Mereka bingung harus berlindung di mana. Kami anggota MRP sudah ke sana, tapi suasana di lapangan sangat menegangkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa permintaan penarikan pasukan non-organik merupakan suara langsung dari masyarakat yang disampaikan kepada tim MRP.
“Itu pesan dari masyarakat sendiri. Mereka minta agar pasukan non-organik ditarik karena keberadaan mereka membuat warga tidak aman dan hidup berantakan,” ujar Ere Wakur.
Ere Wakur menambahkan, pihaknya akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan MRP Papua Pegunungan dan anggota MRP di seluruh Tanah Papua agar situasi ini mendapat perhatian serius.
“Permohonan ini kami teruskan ke seluruh anggota MRP di Tanah Papua. Kami tidak bisa diam ketika rakyat hidup dalam ketakutan,” tegasnya.
Hambatan dan Evaluasi
Dalam kunjungan tersebut, MRP sempat mengalami hambatan. Pemerintah daerah awalnya tidak mengizinkan tim masuk ke Distrik Melagi dengan alasan keamanan.
“Bupati awalnya tidak izinkan kami masuk, tapi kami tetap memaksa karena kami datang demi kemanusiaan. Akhirnya bupati menyiapkan enam kendaraan untuk kami menuju lokasi,” jelas salah satu anggota MRP.
Namun, sebelum mencapai lokasi, tim mendapat laporan baru dari kepala kampung bahwa terjadi pembunuhan terhadap warga sipil di Distrik Melagi. Situasi tersebut membuat aparat menahan tim MRP agar tidak melanjutkan perjalanan.
“Di depan mata masyarakat masih ada mayat. Kami ingin lihat sendiri, tapi perjalanan kami dibatalkan karena alasan keamanan,” ujarnya.
Seruan Moral kepada Pemerintah
Dalam rapat bersama di depan kantor bupati, anggota MRP menegaskan agar pejabat daerah tidak mengabaikan penderitaan rakyat di bawah.
“Bupati dan seluruh ASN jangan hanya pikir jabatan atau posisi. Lihat rakyat kecil yang jadi korban. Ini soal kemanusiaan,” tegas salah satu anggota MRP perempuan.
Hasil dokumentasi dan kesaksian warga kini menjadi bahan laporan resmi MRP Papua Pegunungan kepada pimpinan lembaga di tingkat provinsi. Laporan ini juga akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum.
“Semua bukti rekaman dan foto sudah kami arsipkan. Kami akan kawal terus agar masyarakat sipil mendapat perlindungan dan operasi militer dihentikan,” tutup perwakilan MRP.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
