Wamena, nirmeke.com – Enam sekolah adat yang tengah diproses operasionalnya di Kabupaten Jayawijaya siap berkolaborasi dengan program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya bersama dalam mengatasi krisis pendidikan dan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Sekolah-sekolah adat ini berada di Distrik Itlayhisage, Walelagama, dan Siepkosi. Sejak Januari hingga April 2025, masyarakat di Kampung Yogonima dan Sumunikama (Distrik Itlayhisage), Kampung Walelagama (Distrik Walelagama), serta Kampung Sekan dan Sekan Dalam (Distrik Siepkosi), telah membuka sekolah adat secara swadaya.
“Kami sudah menerima Surat Keputusan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya pada Rabu, 18 Juni 2025. Tahap berikutnya adalah pengurusan legalitas melalui notaris untuk pendaftaran ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),” jelas Ketua Tim Penggerak Sekolah Adat, Manu Hisage.
Model pendidikan yang diterapkan di sekolah adat ini menitikberatkan pada pendekatan nonformal yang dikolaborasikan dengan sistem pendidikan formal. Tujuannya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, menganggur, menikah di usia dini, atau yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Fokus utama saat ini adalah pengembangan layanan pendidikan dasar melalui Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), guna memberantas buta aksara sejak usia dini. Program ini juga mencakup penyelenggaraan paket A, B, dan C.
Tim penggerak juga mendorong agar pemerintah daerah membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih guru, fasilitator, dan siswa dalam rangka memperkuat pendidikan nonformal. Upaya ini dinilai selaras dengan visi Presiden Prabowo dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pendidikan Layanan Khusus (PLK).
“Kami berharap ada kolaborasi nyata antara sekolah adat dan pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kami juga mengajak Komisi C DPRD Jayawijaya dan DPR Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan penuh,” kata Ambrosius Haluk, Sekretaris Tim.
Dukungan juga diharapkan datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), untuk bersama-sama menjaga dan mewariskan bahasa, budaya, serta kearifan lokal masyarakat pegunungan.
Selain itu, peran lembaga agama dan para pemimpin gereja dinilai penting dalam mendukung penguatan identitas bangsa melalui pendidikan berbasis komunitas.
“Kami berharap ke depan seluruh pihak bisa duduk bersama. Program pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun masyarakat seperti sekolah rakyat, sekolah adat, sekolah budaya, sekolah alam, hingga sistem pemerintahan kampung adat harus dikolaborasikan agar tidak saling tumpang tindih dalam upaya membangun pendidikan berkualitas,” tegas Manu.
Tim Penggerak Sekolah Adat Jayawijaya menyatakan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo dan mengajak pemerintah daerah memberikan dukungan bagi inisiatif lokal yang sedang tumbuh di wilayah Papua Pegunungan.(*)
Pewarta: Soleman Itlay
