)* Oleh: Mr. Nomen
Pengantar
Demokrasi adalah adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Dan Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Di Papua lebih banyak terjadi politik kriminal, muncul money politik, kriminal dan lebih banyak terjadi politik identitas..
Jika kembali melihat sejarah bergabungnya Papua dalam Indonesia, menurut saya terjadi lobi politik kriminal. Penentuan nasib sendiri pada tahun 1963 berlangsung dengan tindakan melawan hak hidup masyarakat Papua. Berjalannya waktu bersama Indonesia, selamah 50an tahun lebih mencatat tindakan depresi dari aparat keamanan.
BBC News mencatat tiga pelanggaran HAM berat di Papua yang menurut saya sangat memperlihatkan demokrasi kriminal. 1). Peristiwa Wasior 2001. D Peristiwa Wamena berdarah 2003. Paniai berdarah 2014.
Kerangka Teori
Perkembangan demokrasi di mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno, yang mulai timbul dan berkembang sejak jaman yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan atau demokrtasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad XVIII, maka dalam hal ini akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam.
Terutama ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politica. Ajaran inilah yang menentukan tipe dari demokrasi modern. Dan ajaran Rosseau yaitu ajaran kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi.
Dari persepsi yang berbeda adanya Negara yang krisis menurut ekonom Indonesia Rizal Ramli berpendapat, demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena terlalu mengikuti sistem politik di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak, bukan justru berkurang.
“KKN makin banyak. Bukannya makin kurang. Kenapa? Karena demokrasi kita hari ini adalah demokrasi kriminal. Karena kita sok-sok ikut sistem politik di Amerika Serikat (AS),” ungkap Rizal Ramli yang ditsngkap oleh wartawan berita satu.
Praktek Demokrasi Kriminal di Papua
Sejarah Demokrasi membuktikan politik praktis orang Papua semenjak bergabung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1969 setelah Pepera. Berkembangan politik praktis di Papua semakin membikin orang Papua hilang kontrol dari praktek Demokrasi yang baik dan benar. KKN lebih tinggi dari nilai demokrasi dan good government.
Seperti kata ekonom serior Rizal Ramli, KKN semakin banyak karena Indonesia lebih banyak adopsi politik orang Amerika. Hal yang sama ini terjadi lebih kepada orang Papua, alternatif Politik Indonesia yang digambarkan adanya Negara Indonesia membuat lebih extreme kehidupan orang Papua dari semua aspek.
Praktek demokrasi di Papua sangat nampak. Kalau melihat dari UU Otsus terjadi sikap diskrimainasi dari kekuasaan yang terpusat, misalnya kewenanggan yang diberikan tidak sesuai harapan rakyat Papua. Misalnya soal proteksi hak masyarakat Papua juga menjadi personal yang mendasar karena tumpa tindi undang- undang diatas Undang-Undang.
KKN menjadi hal yang rumlah di Papua, tentu ini di Pengaruhi oleh sistem yang hidup dalam politik Indonesia Yang menurut Rizal Ramli demokrasi kriminal. Jika bicara pembagunan di Papua, satu hal yang mempengaruhi pembagunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat di Papua adalah utang politik yang lahir dari KKN. Ini siklus politik yang selalu saja hidup.
Kesimpulan
Muncul istilah demokrasi kriminal adanya KKN yang muncul dipikiran orang Indonesia adalah adopsi budaya Negara lain. Seperti di Papua, sistem Noken lahir dari sosialisme kultur orang Papua dalam cara menyelesaikan masalah. Tapi setelah politik praktis lahir, dengan perlahan lahir mental KKN yang merusak wadah sosial yang sudah lahir bersama manusia Papua diatas tanah Papua.
Ada pandangan berbeda dari toko Nasionalis Indonesia Tito Karnafia menteri dalam negeri, Ia mengatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat selama ini menjadi daerah yang rawan saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. “Ada dua kerawanan yang kita awasi, pertama, potensi konflik terutama karena masalah sistem noken yang ada di pegunungan-pegunungan, masalah jumlah pemilih dan lain-lain,” kamis (23/1/2020).
Pendapat ini memberikan keterangan bahwa, KKN menjadi barometer berjalanya demokrasi kriminal di Papua. Mental politikus menjadikan uang sebagai kedaulatan dalam sistem politik noken. Dosen Universitas Nusa Cendana menulis dalam opini di media republika, “Politik uang adalah jalan mudah untuk membunuh demokrasi”.
Demokrasi Indonesia belum dewasa, kongflik kerena sengketa pilihan menjadi personal yang konfensional di Papua. Di kampung muncul gaya hidup baru yang didorong dari desakan politik yang lahir dari politik klas Eropa dan Yunani. Revolusi mental harus dimulai sebelum sistem yang buruk membikin Negara Indonesia dari Papua.
Sumber: mrnomen.wordpress.com
