Jayapura, nirmeke.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Nduga yang tergabung dalam DPC Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Indonesia (IPMNI) Kota Studi Jayapura menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Nduga yang dinilai belum berjalan optimal, khususnya terkait proses pemilihan Wakil Bupati.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, para mahasiswa menilai dinamika politik yang berkembang dalam proses pemilihan wakil bupati berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Mereka meminta kedua bakal calon wakil bupati agar tidak memobilisasi massa maupun melibatkan masyarakat secara berlebihan dalam proses politik tersebut.
“Kami meminta kepada kedua bakal calon wakil bupati agar tidak memobilisasi massa karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat,” ujar Ketua DPC-IPMNI Kota Studi Jayapura, Harnamin Gwijangge.
Mahasiswa juga meminta Panitia Khusus (Pansus) DPRK Nduga yang menangani proses pemilihan wakil bupati dapat bersikap netral serta tidak memihak kepada salah satu calon. Selain itu, mereka meminta agar pansus bekerja sesuai dengan jadwal dan kalender kerja yang telah ditetapkan.
Selain menyoroti proses politik, mahasiswa Nduga juga meminta Bupati Yoas Beon untuk mengambil langkah bijak dengan mempertemukan kedua bakal calon wakil bupati guna mencari solusi bersama demi mencegah terjadinya konflik di masyarakat.
Para mahasiswa juga mengimbau seluruh mahasiswa asal Nduga agar tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis maupun menyebarkan isu-isu yang belum jelas kebenarannya di media sosial.
Di sisi lain, mereka menyoroti kondisi pelayanan publik di Kabupaten Nduga, khususnya terkait minimnya tenaga kesehatan serta belum optimalnya pelayanan pemerintahan di sejumlah distrik.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah untuk segera memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan sosial kepada warga.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah daerah dapat mengaktifkan kembali aktivitas perkantoran di Kabupaten Nduga sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa juga meminta agar setiap pembahasan yang dilakukan oleh tim pansus tidak disiarkan secara langsung di media sosial, karena dinilai dapat memicu polemik di tengah masyarakat.
Mahasiswa Nduga di Jayapura berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog guna menjaga stabilitas keamanan serta keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Nduga.(*)
Pewarta: Henok Giban
