Dekai, nirmeke.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo menyampaikan pernyataan sikap atas situasi keamanan di Kota Dekai yang dinilai berada dalam kondisi darurat akibat meningkatnya penangkapan terhadap warga sipil dalam dua bulan terakhir.
Dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026) pukul 12.40 WIT, Badan Pengurus KNPB Wilayah Yahukimo, melalui Ruben Wakla, menyebut operasi keamanan sejak Januari hingga Februari 2026 berdampak luas terhadap masyarakat sipil, termasuk pelajar dan perempuan.
“Kami melihat dampak konflik bersenjata di Yahukimo terus meningkat. Pada 20 hingga 22 Februari terjadi penangkapan massal terhadap warga sipil, terutama anak-anak muda dan pelajar,” ujarnya.
KNPB mencatat, sejak 9 Januari hingga 22 Februari 2026, lebih dari 30 warga sipil ditangkap dalam berbagai operasi penyisiran di Kota Dekai. Rincian yang disampaikan antara lain enam warga sipil pada 9 Januari, delapan pemuda pada 17 Januari, dua aktivis KNPB pada 31 Januari, dua pemuda kampung pada 14 Februari, empat perempuan termasuk seorang anak berusia tujuh tahun pada 18 Februari, 10 pelajar pada 20–21 Februari, 11 warga sipil pada 21 Februari, serta satu aktivis KNPB dan tiga warga sipil pada 22 Februari.
Menurut KNPB, penangkapan dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Operasi Damai Cartenz, Satgas Operasi Habema, Kodim 1715 Yahukimo, dan Polres Yahukimo.
KNPB menuding aparat melakukan penangkapan tanpa surat perintah yang jelas serta melakukan penyisiran hingga ke rumah-rumah warga dengan pengawasan drone dan patroli rutin.
“Tindakan aparat yang tidak humanis dan disertai intimidasi serta teror meresahkan masyarakat. Banyak warga keluar dari penahanan dalam kondisi babak belur,” kata perwakilan KNPB.
KNPB menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum nasional maupun hukum humaniter internasional, terutama karena menyasar anak sekolah, perempuan, dan warga sipil.
“Penangkapan yang hanya didasarkan pada kecurigaan tanpa bukti transparan mencederai hukum dan HAM,” tegas mereka.
KNPB juga mengklaim sejumlah harta benda warga turut diamankan dan saat ini berada di Mapolres Yahukimo.
Menyikapi situasi tersebut, KNPB mendesak Polres Yahukimo dan Kodim 1715 Yahukimo menghentikan operasi penyisiran serta membebaskan warga sipil yang masih ditahan.
KNPB juga menyerukan penghentian sementara aktivitas sekolah, perkantoran, dan kegiatan ekonomi di Kota Dekai apabila penangkapan terus berlanjut.
“Jika penangkapan tidak dihentikan, kami menyerukan seluruh rakyat Yahukimo menghentikan aktivitas di Kota Dekai. Namun jika dihentikan, aktivitas akan berjalan normal,” ujarnya.
Dalam pernyataan yang sama, KNPB meminta penyelesaian konflik bersenjata di Papua melalui perundingan politik antara Pemerintah Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan mediasi pihak ketiga yang netral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mereka juga menyoroti dampak situasi keamanan terhadap fasilitas sipil, termasuk dua gereja GKI dan GIDI di Jalan Gunung, Dekai, yang disebut telah dikosongkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun TNI terkait pernyataan KNPB tersebut. (*)
Sumber: jelatanewspapua
