JAYAPURA, NIRMEKE.COM — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Distrik Asotipo di Jayapura menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan proyek pertanian di wilayah Asotipo, Kampung Sogokmo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan pada Selasa (17/11/2026), menyusul survei lapangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan sejumlah intelektual pada Senin (16/11/2026).
Mahasiswa menilai rencana pembangunan tersebut belum didahului sosialisasi dan pembahasan terbuka bersama masyarakat setempat, khususnya pemilik hak ulayat yang wilayahnya menjadi sasaran pembangunan.
Perwakilan mahasiswa asal Distrik Asotipo, Yeskiel Asso, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan sumber daya manusia (SDM) maupun upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan. Namun, setiap program pembangunan harus menghormati hak masyarakat adat dan melibatkan mereka sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan pendidikan maupun pertanian. Tetapi, pembangunan harus menghormati hak masyarakat adat. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan, sementara keputusan diambil tanpa melibatkan pemilik hak ulayat,” tegas Yeskiel.
Menurut mahasiswa, pelaksanaan pembangunan di wilayah adat harus mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.
Mereka mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai dasar pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta perlindungan hak masyarakat adat.
Dalam pernyataan sikap tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan proyek pertanian di wilayah Asotipo, Kampung Sogokmo. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian mahasiswa bahwa kondisi geografis wilayah setempat tidak mendukung pelaksanaan proyek yang direncanakan.
Kedua, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera menggelar musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, serta tokoh intelektual sebelum mengambil keputusan atau melanjutkan rencana pembangunan.
Tawarkan Solusi Alternatif
Selain menyampaikan penolakan, mahasiswa juga menawarkan sejumlah alternatif apabila pemerintah tetap berkeinginan menjalankan program pembangunan pendidikan dan pertanian di Distrik Asotipo.
Pada sektor pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah memaksimalkan dan mengembangkan fasilitas sekolah yang telah tersedia di Distrik Asotipo, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), daripada membangun fasilitas Sekolah Rakyat baru.
Pada sektor pertanian, pemerintah diminta mendukung dan mengembangkan potensi pertanian lokal yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun. Mahasiswa menolak penerapan model pembangunan dari luar yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah distrik dan pemerintah kampung agar memaparkan kajian serta riset akademis secara transparan sebelum merancang pembangunan. Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat juga dinilai wajib dilakukan agar warga memahami tujuan, dampak, dan manfaat program yang direncanakan.
Melalui pernyataan sikap tersebut, mahasiswa Distrik Asotipo kembali mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar tidak mengambil keputusan pembangunan secara sepihak.
Mereka meminta pemerintah mengutamakan data dan kajian yang valid, transparansi, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat demi memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.(*)
Pewarta: Agus Wilil

