Wamena, nirmeke.com — Aktivis antikorupsi Papua Pegunungan, Yulianus Mabel, menilai bahwa kebijakan publik di Provinsi Papua Pegunungan perlu mendapat pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan untuk lebih kritis terhadap kebijakan pejabat publik yang dinilai belum berpihak secara optimal kepada kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulianus Mabel dalam menanggapi dinamika pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Pegunungan yang beribu kota di Kabupaten Jayawijaya.
Menurutnya, masyarakat perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan sejak masa kepemimpinan penjabat gubernur hingga pemerintahan definitif saat ini.
Ia menyebut nama-nama pejabat yang pernah memimpin Papua Pegunungan, yaitu Nikolas Kondomo, SH., MH., Dr. Feliks F. Wanggai, serta pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Dr. Jhon Tabo dan Dr. Ones Pahabol, SE., MM.
“Setiap pemimpin memiliki masanya. Masyarakat perlu menilai secara objektif apa saja yang telah dilakukan para pemimpin tersebut bersama para bupati di delapan kabupaten untuk kepentingan rakyat Papua Pegunungan,” kata Yulianus Mabel.
Yulianus menilai pembangunan di Papua Pegunungan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembangunan aset pemerintah provinsi. Ia menyoroti bahwa sejumlah kantor perangkat daerah masih menggunakan aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau menyewa rumah warga untuk operasional pemerintahan.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pemanfaatan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua Pegunungan.
Selain itu, Yulianus juga menyoroti beberapa aspek pelayanan publik yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, antara lain; Pelayanan kesehatan, Pelayanan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dan Kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk stabilitas harga barang dan harga BBM.
Ia menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Papua Pegunungan.
“Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik berhak mempertanyakan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Yulianus juga mengingatkan bahwa kedekatan hubungan kekerabatan dengan pejabat publik tidak seharusnya menghalangi masyarakat untuk menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Ia berharap mahasiswa, masyarakat, dan seluruh elemen di Papua Pegunungan dapat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta mendorong terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(*)
