Wamena, nirmeke.com – Sejumlah peserta seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/3/2026), guna mempertanyakan hasil seleksi yang hingga kini belum diumumkan.
Aspirasi tersebut muncul di tengah ketidakjelasan informasi terkait penetapan nama-nama calon anggota DPRK yang dinyatakan lolos, meski proses seleksi telah berlangsung sejak 2025.
Salah satu peserta seleksi, Agus Ade Logo, mengatakan bahwa keterlambatan pengumuman hasil seleksi telah memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Hari ini tepat satu tahun sejak keputusan tim seleksi pada 17 Maret 2025, namun belum ada kejelasan. Banyak isu berkembang di publik, sehingga kami datang untuk meminta kepastian,” ujarnya.
Ia menilai proses seleksi DPRK Jayawijaya belum berjalan transparan, terutama terkait tahapan penetapan hasil oleh pemerintah daerah dan provinsi.
“Kami melihat ada kejanggalan dalam proses ini. Kami berharap tidak ada kepentingan politik, karena ini adalah amanat undang-undang untuk masyarakat adat,” tegasnya.
Agus juga meminta agar pemerintah tetap berpegang pada hasil keputusan panitia seleksi dan tidak memasukkan nama di luar hasil yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Konflik Kesbangpol Jayawijaya, Waren Wandikbo, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait hasil seleksi maupun jadwal pengumuman.
“Sampai hari ini kami juga belum mendapatkan informasi pasti, baik terkait penetapan nama-nama yang lulus maupun kapan akan diumumkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran Kesbangpol hanya sebatas fasilitasi administratif, sedangkan kewenangan penuh berada pada panitia seleksi (pansel) yang melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ketiadaan koordinasi dari pansel, lanjutnya, membuat pihaknya tidak dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, termasuk lima wilayah adat di Jayawijaya yaitu Wio, Merekma, Huseloma, Palima, dan Hubulama, yang hingga kini masih menantikan hasil seleksi.
“Setiap hari mereka datang dan bertanya. Kami juga masih menunggu informasi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, peserta seleksi juga menyampaikan sejumlah kesimpulan dan tuntutan. Mereka mendesak panitia seleksi untuk memfasilitasi audiensi bersama Bupati Jayawijaya guna memperoleh kejelasan langsung terkait proses dan hasil seleksi.
Selain itu, mereka meminta Majelis Rakyat Papua Papua Pegunungan untuk mengawal penuh proses tersebut melalui perwakilannya di pansel. Peserta juga menuntut keterbukaan informasi dari Bupati terkait Surat Keputusan (SK) usulan bupati serta SK pengesahan dari gubernur.
Di sisi lain, pansel dalam tanggapannya mengakui belum mengetahui secara pasti terkait usulan bupati yang dimaksud, serta menyebut bahwa dokumen tersebut belum disampaikan ke Kesbangpol provinsi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi seleksi.
Pansel juga menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bupati Jayawijaya. Bahkan, mereka mengaku merasa hasil keputusan tim seleksi belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Kesbangpol Jayawijaya menyatakan akan terus berupaya melakukan koordinasi guna memperoleh kejelasan, sementara peserta seleksi berharap adanya transparansi dan dialog terbuka agar proses seleksi DPRK dapat berjalan adil, terbuka, dan sesuai ketentuan.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
