Wamena, nirmeke.com — Masyarakat Papua Pegunungan menyoroti dugaan praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut, yakni SPBU milik Anwarudin dan SPBU Lasminingsih. Keduanya diduga telah menggelapkan BBM jenis solar dan pertalite bernilai miliaran rupiah selama bertahun-tahun.
Berdasarkan data dan temuan warga, kedua SPBU tersebut mendapatkan kuota BBM solar subsidi bulanan antara 90 kiloliter (KL) hingga 110 KL, belum termasuk pertalite dan minyak tanah. Namun, masyarakat masih mengalami kelangkaan BBM yang ditandai dengan antrean panjang setiap hari dan sistem kupon pembelian yang ketat.
“Untuk mendapatkan solar, kami harus pakai kupon dan hanya dibatasi 25 liter per orang. Dalam sehari hanya keluar sekitar 50 kupon. Pertalite pun dibatasi waktunya, biasanya jam 11 siang sudah habis,” ujar seorang warga Wamena yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, masyarakat mendapati bahwa SPBU Anwarudin diduga menjual sebagian besar BBM ke luar Wamena melalui jalur udara menggunakan drum. BBM tersebut dijual secara eceran, ke proyek-proyek, atau dikirim ke kabupaten lain dengan harga industri, bukan harga subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
Secara hitung-hitungan kasar, dari total kuota 90–110 KL/bulan per SPBU, hanya sekitar 30 ton yang dijual secara resmi ke masyarakat dalam skema subsidi. Sementara sisanya sekitar 60 ton per SPBU per bulan diduga dijual secara ilegal. Bila dikalkulasi, dugaan keuntungan gelap ini bisa mencapai Rp2,2 miliar per bulan hanya dari BBM jenis solar.
Belum termasuk penjualan pertalite dan minyak tanah, serta solar untuk kebutuhan proyek dan PLN yang juga ditengarai menggunakan dokumen surat proyek yang sudah kadaluarsa untuk pengambilan BBM dari Pertamina.
Minta Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat
Masyarakat Papua Pegunungan mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, serta aparat pusat segera melakukan investigasi terhadap dugaan praktik kecurangan ini.
“Kami minta Presiden Prabowo memerintahkan langsung tim pemeriksa pusat yang jujur turun ke Papua Pegunungan. Jangan biarkan masyarakat terus jadi korban permainan BBM ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Warga juga mempertanyakan peran pengawasan dari aparat daerah dan lembaga terkait atas praktik yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Mereka menilai, jika praktik seperti ini dibiarkan terus, maka Papua Pegunungan akan sulit mengalami kemajuan yang adil dan merata. (*)
Laporan Warga
