Jayapura, nirmeke.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo bersama Badan Pengurus Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (BP KPMY) telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima beasiswa tahun 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sejumlah mahasiswa tidak menerima bantuan karena masalah verifikasi data dan kurangnya koordinasi antara mahasiswa dan pihak dinas.
Kepala Dinas Pendidikan Yahukimo menyampaikan bahwa proses verifikasi dilakukan pada 10–11 Juli 2025 di Jayapura dan Wamena, dua kota studi dengan jumlah mahasiswa Yahukimo terbanyak. Dari 3.718 data mahasiswa yang dikirimkan oleh KPMY, sebanyak 2.478 telah berhasil diverifikasi. Sementara itu, 32 mahasiswa diketahui belum memiliki rekening bank, yang menjadi syarat pencairan dana sesuai kebijakan Bupati Yahukimo: “ada rekening, ada uang”.
“Untuk 32 mahasiswa yang belum memiliki rekening, kami akan merekomendasikan kepada BP KPMY agar membantu proses pembukaan rekening dalam waktu dekat,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan Yahukimo.
Verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengacu pada lima poin penting: Pertama, Duplikasi nama penerima, Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi, Duplikasi nomor rekening, Mahasiswa yang tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dan Status mahasiswa yang nonaktif di PDDikti.
Dana beasiswa yang disiapkan berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp8 miliar. Dana ini akan dialokasikan secara merata ke seluruh kota studi, mencakup jenjang pendidikan D3, S1, S2, hingga S3. Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan hasil kalkulasi kebutuhan mahasiswa.
Ketua KPMY Koordinator Wilayah Jayapura, Edius Bayage, menyampaikan bahwa proses verifikasi bersama ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRK Yahukimo, khususnya Komisi C.
“Ini adalah langkah awal agar tidak terjadi lagi pengembalian dana ke kas daerah karena data yang tidak valid. Kami juga telah mengusulkan agar ke depan proses penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinator wilayah (korwil) mahasiswa,” kata Edius.
Ia juga mengimbau seluruh mahasiswa untuk segera membuka rekening pribadi sebagai syarat penting dalam proses pencairan bantuan pendidikan. Hal ini, menurutnya, akan mempercepat proses input data dan realisasi bantuan oleh dinas pendidikan.
“Kami berharap proses pencairan bisa dilakukan secepatnya, mengingat sebagian besar kampus di Jayapura sudah mulai membuka tagihan pembayaran SPP mahasiswa,” tambahnya.
Verifikasi data ini diharapkan menjadi awal dari tata kelola bantuan pendidikan yang lebih baik dan transparan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak Yahukimo di berbagai kota studi.(*)
