Yalimo, nirmeke.com — Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo secara resmi membatalkan hasil seleksi anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan untuk masa jabatan 2024–2025. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 006/PANSEL/DPRK/2025, yang menyatakan bahwa proses penetapan anggota DPRK dinyatakan batal demi hukum.
Pembatalan dilakukan karena proses seleksi dinilai melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.
Diduga Langgar Pasal 53 PP 106/2021
Berdasarkan keputusan Pansel, proses penetapan anggota DPRK dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 53 ayat (1) huruf a, b, dan c, yang menyebutkan bahwa calon anggota DPRK jalur pengangkatan harus berasal dari unsur masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap pembangunan daerah;
- Pasal 53 ayat (2), yang mengharuskan pelibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan pertimbangan terhadap proses pengangkatan.
“Proses pengangkatan yang melanggar ketentuan hukum otomatis batal demi hukum. Ini demi menjaga integritas dan legitimasi DPRK sebagai lembaga representatif masyarakat adat Papua,” ujar salah satu sumber internal Pemerintah Kabupaten Yalimo, Sabtu (8/6/2025).
Calon dengan Nilai Tinggi Sampaikan Kekecewaan
Pembatalan ini memicu kekecewaan sejumlah calon anggota DPRK jalur pengangkatan. Mereka menuding adanya intervensi politik dalam proses seleksi dan menyayangkan kurangnya transparansi dari pihak panitia.
“Kami tidak menerima penetapan calon anggota DPRK yang tidak memenuhi syarat sesuai PP 106 Tahun 2021. Sampai hari ini, tidak ada pengumuman resmi, dan Pansel tidak pernah menjelaskan indikator penilaian secara terbuka,” kata salah satu calon yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengaku, beberapa peserta yang memiliki nilai di atas 250 poin tidak diloloskan, sementara nama-nama yang tidak memenuhi syarat justru ditetapkan sebagai anggota.
Desakan Klarifikasi dan Evaluasi Ulang
Sejumlah calon mendesak agar Pansel memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, serta menghadirkan Bupati Yalimo dan unsur pengawas seleksi untuk mempertanggungjawabkan proses yang dinilai sarat kejanggalan tersebut.
“Pansel harus hadir langsung di Yalimo dan menjelaskan semua penilaian yang telah dilakukan. Proses seleksi harus dibuka kembali secara sah dan adil,” tegas salah satu peserta seleksi.
Tuntutan Keterlibatan MRP dan Transparansi
Merespons pembatalan ini, berbagai pihak mendorong agar Pemerintah Kabupaten Yalimo segera melakukan proses seleksi ulang dengan melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) secara aktif. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan semangat Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Proses seleksi ulang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik, menjamin representasi masyarakat adat yang bermartabat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang. (*)
Pewarta: Vekson Aliknoe
